Pemerintah Diduga Lembek Berantas Impor Ilegal

Laporan Cerita.co.id mengungkapkan keresahan mendalam dari Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) terkait lemahnya upaya pemerintah dalam memberantas barang impor ilegal. Presiden KSPN, Ristadi, menyatakan pemerintah masih setengah hati dalam menangani masalah ini yang terbukti telah merugikan industri dalam negeri dan memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Kejanggalan terlihat sejak dibentuknya Satgas Pemberantasan Barang Impor. Ristadi menyoroti minimnya transparansi dalam pengungkapan kasus. "Setelah pembentukan satgas, kita hanya melihat barang bukti yang disita, namun pelaku importirnya seakan disembunyikan," tegas Ristadi dalam konferensi pers virtual Jumat lalu (31/5/2025). Ia membandingkan penanganan kasus impor ilegal dengan kasus penyelundupan narkoba. Dalam kasus narkoba, baik barang bukti maupun pelakunya selalu diungkap ke publik. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar terkait komitmen pemerintah dalam memberantas praktik ilegal yang merugikan pekerja Indonesia.

Ketidakjelasan informasi mengenai pelaku impor ilegal menimbulkan kecurigaan adanya keterlibatan oknum tertentu. KSPN mendesak pemerintah untuk lebih transparan dan tegas dalam menindak pelaku impor ilegal, bukan hanya sekadar menyita barang bukti. Mereka meminta agar Satgas Pemberantasan Barang Impor kembali aktif dan mengungkap seluruh jaringan pelaku impor ilegal hingga ke akarnya. Keberadaan Satgas yang kini seakan hilang tanpa kabar, semakin memperkuat dugaan bahwa pemerintah kurang serius dalam menangani masalah ini. Ketegasan dan transparansi menjadi kunci untuk melindungi industri dalam negeri dan menyelamatkan lapangan kerja para buruh. Jika pemerintah terus bersikap setengah hati, dampak negatifnya akan terus dirasakan oleh para pekerja dan perekonomian nasional.