Cerita.co.id – Pemandangan pejabat negara yang duduk bersanding dengan warga biasa di dalam bus atau kereta api mungkin terdengar asing bagi sebagian masyarakat Indonesia. Namun, di berbagai negara maju di benua Eropa, pemandangan tersebut adalah hal yang sangat lumrah dan menjadi bagian dari budaya politik mereka. Fenomena ini bukan sekadar masalah pilihan moda transportasi, melainkan cerminan dari nilai kesetaraan dan efisiensi kepemimpinan.
Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, mengungkapkan bahwa gaya hidup mobilitas para pejabat publik di Eropa mencerminkan kedekatan mereka dengan realitas sosial masyarakat. Di wilayah Eropa Utara, Barat, hingga Skandinavia, penggunaan transportasi umum atau bersepeda ke kantor telah menjadi standar perilaku pejabat.
Djoko mencontohkan Swedia sebagai negara dengan budaya politik yang sangat egaliter. Di sana, terdapat prinsip ‘lagom’ yang berarti hidup secukupnya dan tidak berlebihan. Prinsip ini diterapkan secara nyata oleh para anggota parlemen Swedia (Riksdag). Alih-alih mendapatkan mobil dinas mewah dengan pengawalan ketat, mereka justru diberikan kartu langganan bulanan atau tahunan untuk menggunakan bus, trem, hingga kereta komuter di Stockholm. Mobil dinas dan pengawalan hanya diberikan kepada Perdana Menteri atau dalam kondisi keamanan yang sangat mendesak.
Kondisi serupa juga terlihat di Belanda. Negara ini sangat mempromosikan gaya hidup sehat dan rendah emisi. Mantan Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, bahkan menjadi ikon karena kebiasaannya mengayuh sepeda menuju kantornya. Para pejabat di Belanda cenderung menggunakan transportasi aktif seperti sepeda atau kereta api tanpa iring-iringan sirine yang mengganggu jalanan.
Jerman pun memiliki pendekatan yang unik. Meskipun merupakan raksasa otomotif, para anggota parlemen Jerman (Bundestag) difasilitasi kartu akses bebas menggunakan seluruh jaringan kereta api, termasuk kereta cepat ICE. Mereka memanfaatkan waktu di dalam gerbong untuk bekerja secara produktif. Selain itu, pemerintah Jerman juga menerapkan aturan emisi karbon yang sangat ketat bagi armada kendaraan dinas pejabat.
Lantas, mungkinkah budaya ini diterapkan di Indonesia? Mengingat Jakarta kini telah masuk dalam peringkat 15 besar kota dengan transportasi umum terbaik di dunia menurut majalah Time Out, peluang tersebut terbuka lebar.
Djoko menyarankan agar pemerintah mulai menerapkan kebijakan simbolis namun berdampak nyata. Sebagai langkah awal, para menteri atau pimpinan lembaga bisa diwajibkan menggunakan transportasi umum saat menghadiri rapat penting di Istana Negara. Selain itu, kebijakan ASN untuk menggunakan angkutan umum secara rutin, seperti yang sudah diterapkan di Pemprov DKI Jakarta, bisa diperluas ke tingkat kementerian pusat.
Langkah ini dinilai bukan sekadar aksi pencitraan, melainkan cara efektif bagi pejabat untuk merasakan langsung kualitas layanan publik yang mereka kelola. Dengan merasakan kenyamanan dan kendala di lapangan, para pengambil kebijakan akan memiliki perspektif yang lebih tajam dalam meningkatkan kualitas transportasi nasional demi kesejahteraan masyarakat luas.
Tinggalkan komentar