Cerita.co.id – Ketidakpastian kebijakan pemerintah terkait pemberian insentif kendaraan listrik kini tengah menjadi sorotan tajam. Janji manis pemerintah untuk memberikan subsidi pembelian motor listrik yang diharapkan segera terealisasi, nyatanya masih menggantung tanpa kejelasan. Kondisi ini memicu kritik keras dari pelaku industri yang merasa dirugikan oleh kebijakan yang dinilai tidak konsisten.
Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Moeldoko, melontarkan kritik pedas terhadap sikap pemerintah yang dianggap "maju-mundur" dalam menangani ekosistem kendaraan listrik nasional. Menurutnya, ketidakjelasan ini menciptakan ketidakpastian pasar yang sangat berbahaya bagi keberlangsungan industri otomotif masa depan.
Persoalan ini mencuat setelah adanya pernyataan dari pihak kementerian sebelumnya yang menyebutkan bahwa subsidi pembelian motor listrik bisa mulai berjalan pada September 2026. Namun, hingga menjelang penghujung September ini, masyarakat dan pelaku industri belum melihat adanya realisasi nyata dari janji tersebut. Moeldoko menilai, pemerintah seolah-olah hanya memberikan harapan palsu tanpa langkah konkret.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Pengembangan Ekosistem dan Daya Saing Industri Kendaraan Listrik Nasional bersama Komisi VII DPR RI, Moeldoko menekankan pentingnya keberanian pemerintah dalam mengambil kebijakan. Ia mengingatkan bahwa penggunaan kendaraan listrik memiliki dampak positif yang sangat besar bagi negara, terutama dalam menekan beban subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang selama ini menguras APBN.
"Kalau pemerintah bisa menikmati manfaat dari pengurangan subsidi BBM tersebut, jangan ragu-ragu untuk memberikan insentif. Kenapa kebijakannya maju mundur seperti umbel saja?" ujar Moeldoko dengan nada kecewa.
Dampak dari kebijakan yang tidak konsisten ini ternyata sudah mulai dirasakan di lapangan. Moeldoko mengungkapkan bahwa para pabrikan dan jaringan dealer saat ini berada dalam kondisi stagnan atau stuck. Konsumen cenderung menunda pembelian motor listrik karena mereka terus menunggu kepastian kapan subsidi tersebut akan turun. Jika pola ini terus berlanjut, risiko penutupan sejumlah dealer akibat sepinya penjualan menjadi ancaman nyata.
Lebih lanjut, Moeldoko menyoroti durasi pemberian insentif yang terlalu singkat. Selama ini, kebijakan insentif seringkali hanya berlaku dalam jangka waktu satu tahun, yang kemudian diikuti dengan janji baru di tahun berikutnya. Hal ini dianggap tidak memberikan ruang bagi pelaku industri untuk melakukan perencanaan bisnis jangka panjang.
"Kebijakan yang hanya setahun sekali itu tidak membawa kepastian. Minimal, berikanlah kepastian insentif untuk jangka waktu tiga tahun ke depan. Dengan begitu, pelaku industri bisa bergerak dengan tenang dan terukur," tegasnya.
Melalui forum tersebut, Moeldoko juga meminta dukungan penuh dari DPR RI agar dapat mendesak pemerintah untuk segera merumuskan kebijakan insentif yang stabil dan berkelanjutan. Kepastian hukum dan dukungan finansial dari pemerintah dianggap sebagai kunci utama untuk membangun ekosistem kendaraan listrik yang tangguh di Indonesia. Melansir laporan dari cerita.co.id, industri ini membutuhkan komitmen nyata, bukan sekadar janji musiman.
Tinggalkan komentar