Cerita.co.id melaporkan, wacana tarif parkir mobil di Ibu Kota yang disebut-sebut bisa mencapai Rp 60 ribu per jam sontak menjadi perbincangan hangat publik. Menanggapi kehebohan tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dengan tegas membantah bahwa angka fantastis itu berasal dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.
Pramono mengaku terkejut dan baru mengetahui nominal tersebut setelah isu ini viral di masyarakat. "Rp 60 ribu ya? Itu sama sekali bukan angka dari Pemerintah DKI Jakarta. Saya sendiri tidak tahu angkanya dari mana," ujar Pramono di kawasan Menteng Dalam, Jakarta Selatan, seperti dikutip dari sumber terpercaya.
Meskipun demikian, Pramono membenarkan bahwa Pemprov Jakarta memang tengah mengkaji kemungkinan penyesuaian tarif parkir. Namun, hingga kini belum ada keputusan final mengenai besaran angka yang akan diterapkan. Ia menekankan bahwa penetapan tarif parkir baru bukanlah perkara sederhana. Berbagai aspek harus dikaji dan dipertimbangkan secara matang, termasuk penentuan harga yang "wajar" dan tidak memberatkan masyarakat.
"Nah, sampai hari ini belum ada keputusan apa pun tentang itu. Bahkan angka Rp 60 ribu pun saya baru tahu ketika sudah viral," tambahnya, seraya meminta masyarakat untuk tidak perlu khawatir berlebihan karena belum ada ketetapan resmi.
Di sisi lain, Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter, sebelumnya memang sempat mengungkapkan adanya usulan perubahan tarif parkir dengan sistem zonasi. Kawasan dengan nilai ekonomi tinggi, seperti SCBD, Menteng, Senayan, hingga beberapa wilayah di Jakarta Selatan, disebut-sebut berpotensi dikenakan tarif lebih mahal. Ambang batas tarif di zona-zona ini diusulkan mencapai Rp 60 ribu per jam.
Namun, Jupiter sendiri justru menilai angka tersebut terlalu tinggi dan berpotensi sangat memberatkan masyarakat. "Jadi menurut saya terlalu memberatkan masyarakat. Memberatkan. Nggak masuk akal, ngawur itu," tegas Jupiter.
Menurutnya, menaikkan tarif parkir bukanlah satu-satunya jalan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta. Ia berpendapat masih banyak sumber pendapatan lain yang bisa dioptimalkan tanpa harus "mencekik" atau membebani warga. "Maksudnya, untuk cara meningkatkan PAD itu bukan begitu caranya. Masih banyak dari yang saya sampaikan tadi. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita lakukan," terangnya, menekankan pentingnya mencari solusi yang lebih "enak" bagi masyarakat.
Tinggalkan komentar