Cerita.co.id melaporkan, layanan angkutan penyeberangan perintis di Nusa Tenggara Timur (NTT) kini menghadapi kelumpuhan. Kondisi ini secara langsung menghambat kelancaran distribusi logistik, khususnya untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sangat dinantikan di wilayah kepulauan serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Penghentian operasional ini memicu kekhawatiran serius terhadap keberlanjutan program vital pemerintah tersebut.
Menurut Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, terputusnya layanan transportasi ini disebabkan oleh keterbatasan pendanaan yang dialami operator penyeberangan. Djoko, dalam pernyataan tertulisnya yang diterima Cerita.co.id, menegaskan bahwa situasi ini berpotensi memutus mata rantai pasok bahan pangan esensial yang menjadi tulang punggung Program Makan Bergizi Gratis. "Bagaimana mungkin Program Makan Bergizi Gratis di daerah 3T dapat berjalan optimal apabila rantai pasok logistik terputus akibat tidak adanya layanan transportasi penyeberangan perintis?" ujarnya, menyoroti urgensi masalah ini.
Kapal penyeberangan perintis selama ini memegang peran krusial sebagai urat nadi utama distribusi berbagai kebutuhan pokok. Mulai dari bahan pangan, material bangunan, hingga bahan bakar minyak (BBM) disalurkan melalui jalur ini menuju daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh angkutan komersial. Dengan berhentinya layanan vital ini, opsi pengiriman beralih ke kapal swasta, yang sayangnya mematok biaya jauh lebih tinggi. Konsekuensinya, harga barang-barang di wilayah tujuan berpotensi melonjak drastis, membebani masyarakat setempat. Lebih dari sekadar masalah logistik, penghentian operasional kapal perintis juga berisiko mengisolasi komunitas di pulau-pulau kecil. Akses mereka terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi menjadi sangat terbatas, memperparah kondisi sosial-ekonomi di kepulauan.
Djoko lebih lanjut menguraikan bahwa PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang, yang bertanggung jawab atas operasional ini, mengelola 23 lintasan penyeberangan dengan total sembilan kapal di seluruh wilayah NTT. Namun, alokasi anggaran operasional yang tersedia hanya mampu menopang layanan hingga Juni lalu. Akibatnya, sejak Juli ini, seluruh layanan penyeberangan perintis terpaksa dihentikan, menciptakan krisis logistik yang mendalam di salah satu provinsi kepulauan terbesar di Indonesia.
Tinggalkan komentar