Cerita.co.id – Ketidakpastian mengenai jadwal pencairan insentif kendaraan listrik terus menjadi sorotan tajam di tengah upaya pemerintah mempercepat transisi energi nasional. Hingga memasuki bulan ke-10 di tahun 2026, janji pemerintah untuk memberikan stimulus fiskal bagi pengguna kendaraan listrik belum juga terealisasi. Kondisi ini memicu kekhawatiran di sektor industri otomotif yang tengah berupaya membangun ekosistem kendaraan ramah lingkungan di Indonesia.
Meskipun sempat mengalami penundaan yang cukup panjang, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan sinyal positif terkait kebijakan ini. Airlangga menegaskan bahwa insentif untuk kendaraan listrik diharapkan dapat segera berlaku pada tahun ini. Menurutnya, proses koordinasi antarlembaga masih terus berjalan untuk memastikan kebijakan ini tepat sasaran.
Airlangga menjelaskan bahwa saat ini pembahasan teknis mengenai mekanisme pemberian insentif tersebut tengah dilakukan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan. Ia menyatakan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan proses birokrasi tersebut agar tidak berlarut-larut.
"Pembahasannya ada di Kementerian Perindustrian dan Menteri Keuangan. Kami akan terus memonitor perkembangannya," ujar Airlangga sebagaimana dikutip dari laporan terbaru.
Lebih lanjut, Airlangga mengungkapkan bahwa secara administratif, alokasi anggaran untuk program ini sudah disiapkan. Ia menyebutkan bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk program insentif kendaraan listrik tersebut berada di bawah naungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dengan adanya kepastian anggaran di ESDM, ia optimis kebijakan ini bisa segera diimplementasikan sebelum tahun ini berakhir.
Namun, di sisi lain, ketidakpastian ini menuai kritik keras dari pelaku industri. Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Moeldoko, meminta pemerintah untuk tidak bersikap ragu-ragu dalam mengambil kebijakan insentif. Menurutnya, percepatan insentif kendaraan listrik sangat krusial karena akan memberikan dampak ekonomi yang luas, salah satunya adalah membantu pemerintah mengurangi beban subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Moeldoko mengeluhkan sikap pemerintah yang dinilai tidak konsisten dalam memberikan kepastian hukum dan insentif. Ia mengibaratkan kebijakan yang maju-mundur ini seperti memberikan harapan palsu kepada masyarakat dan pelaku usaha.
"Jangan ragu-ragu untuk memberikan insentif. Kenapa kebijakan ini maju-mundur terus? Ini memberikan ketidakpastian bagi kami," tegas Moeldoko dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI.
Dampak dari penundaan ini pun mulai terasa nyata di lapangan. Moeldoko memperingatkan bahwa ketidakpastian ini dapat mengancam keberlangsungan bisnis para dealer kendaraan listrik. Akibat menunggu kepastian subsidi, calon konsumen cenderung menunda pembelian kendaraan listrik, yang pada akhirnya menyebabkan stagnasi penjualan.
"Seluruh pabrikan dan dealer saat ini sedang mengalami hambatan atau stuck. Risikonya sangat besar, banyak dealer yang bisa gulung tikar karena masyarakat terus menunda pembelian sambil menunggu kapan subsidi benar-benar diberikan," tambahnya.
Oleh karena itu, pihak industri sangat mengharapkan dukungan penuh dari DPR agar pemerintah segera mengambil langkah konkret dalam mempercepat implementasi insentif ini demi menjaga daya saing industri kendaraan listrik nasional.
Tinggalkan komentar