Cerita.co.id, Jakarta – Dunia usaha nasional kini menghadapi gempuran tekanan geopolitik global, terutama imbas konflik yang berkecamuk di Asia Barat, sebagaimana diungkapkan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Mayoritas perusahaan di Tanah Air dilaporkan memilih mode bertahan di tengah ketidakpastian ini, sebuah strategi yang mencerminkan kehati-hatian dalam menghadapi gejolak ekonomi global.
Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kadin Indonesia Institute, sentimen di kalangan pelaku industri pada kuartal pertama tahun ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar justru datang dari kebijakan dan program pemerintah, dengan peningkatan signifikan mencapai 16,7 persen. Angka ini menggambarkan bahwa berbagai penyesuaian regulasi, seperti penertiban Nomor Induk Berusaha (NIB), pengetatan standar lingkungan, perubahan skema subsidi energi, hingga pengetatan aturan di sektor tertentu seperti Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), secara langsung memengaruhi operasional dan perencanaan bisnis perusahaan.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, menyoroti adanya dikotomi antara perusahaan yang siap dan tidak siap menghadapi situasi ini. Perusahaan yang belum siap cenderung berfokus pada efisiensi dan sangat mengharapkan bantalan atau dukungan lebih dari pemerintah. Sebaliknya, perusahaan yang lebih siap justru menginginkan kemudahan dari sisi kebijakan pemerintah untuk sementara waktu, demi mendapatkan insentif yang memungkinkan mereka kembali berinvestasi dan mengembangkan usaha. Anindya menekankan pentingnya dukungan pemerintah, mulai dari bantalan keuangan, birokrasi yang efisien, hingga kepastian hukum, sebagai sentimen positif yang krusial untuk kelancaran bisnis.
Meskipun demikian, survei tersebut juga mengungkap adanya optimisme terhadap perbaikan kondisi bisnis pada Kuartal II-2026, dengan persentase 39,5 persen. Keyakinan ini sangat dipengaruhi oleh konsistensi dan arah kebijakan pemerintah pusat. Faktor-faktor utama yang diharapkan dapat mendorong perbaikan ini meliputi stabilitas harga energi, peningkatan mandatori biodiesel dari B40 menjadi B50, serta peningkatan belanja negara sebagai stimulus fiskal. Hal ini menegaskan bahwa peran pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif tetap menjadi kunci utama bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Tinggalkan komentar