Cerita.co.id – Sebuah ironi terungkap di tengah upaya pemerintah mengalokasikan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) baru-baru ini membeberkan fakta mengejutkan bahwa subsidi Pertalite, yang seharusnya menyasar masyarakat kurang mampu, justru lebih banyak dinikmati oleh kalangan berpenghasilan menengah ke atas.
Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Setyo Nugroho, dalam paparannya di hadapan publik di Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (23/4), dengan tegas menyatakan bahwa sekitar 63 persen dari total konsumen Pertalite berasal dari rumah tangga dengan pendapatan menengah ke atas. "Ini menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar bagi pemerintah. Bagaimana kita bisa memastikan subsidi ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, bukan malah dinikmati oleh mereka yang secara finansial sudah mapan?" ujar Andry, menyoroti ketidaktepatan sasaran subsidi tersebut.
Berdasarkan teori ekonomi dasar, Andry menjelaskan, subsidi yang diberikan pada komoditas rentan mengalami kebocoran dan penyalahgunaan oleh kelompok tertentu. Oleh karena itu, INDEF mendesak adanya perubahan fundamental dalam skema subsidi. "Ke depannya, subsidi harus lebih presisi, tidak lagi terfokus pada komoditasnya, melainkan langsung kepada individu penerima. Dengan demikian, masyarakat yang secara ekonomi kurang mampu tetap memiliki hak untuk mengonsumsi produk BBM yang sama," tegasnya, mengusulkan pendekatan berbasis individu.
Related Post
Data yang dirilis INDEF menunjukkan bahwa realisasi anggaran untuk subsidi dan kompensasi BBM sepanjang tahun 2024 mencapai Rp 138 triliun. Angka ini memang sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang menembus Rp 148 triliun. Namun, di sisi lain, biaya impor BBM jenis bensin dan Solar masih sangat tinggi, mencapai US$ 21,5 miliar untuk periode yang sama.
Andry juga memberikan peringatan keras mengenai potensi ancaman dari krisis geopolitik global. Menurut perhitungan INDEF, gejolak global berpotensi melambungkan beban fiskal untuk Pertalite saja hingga 380 persen. Secara keseluruhan, total anggaran subsidi dan kompensasi bisa meningkat drastis, mencapai 50 persen dari kondisi normal. "Ini adalah skenario yang harus diantisipasi serius oleh pemerintah agar tidak membebani APBN lebih jauh," pungkas Andry.
Tinggalkan komentar