Cerita.co.id melaporkan, kabar mengejutkan datang dari sektor otomotif Indonesia. Dua pabrik komponen otomotif raksasa asal Jepang yang beroperasi di Jawa Timur dikabarkan berencana memindahkan sebagian produksinya ke Vietnam. Keputusan ini, jika terealisasi, berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang akan menimpa ribuan karyawan.
Informasi krusial ini diungkapkan oleh Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, pada Senin (21/6). Iqbal menyebutkan bahwa kedua perusahaan tersebut berlokasi di daerah Pasuruan dan Mojokerto. Meskipun belum bisa menyebutkan nama spesifik, ia membocorkan inisial kedua perusahaan tersebut adalah J dan S, yang merupakan pemain besar dalam industri komponen otomotif.
Menurut Iqbal, alasan utama di balik rencana relokasi ini adalah fokus prinsipal di Jepang untuk mengembangkan kendaraan listrik (EV). Mereka memandang Vietnam menawarkan iklim yang lebih produktif dan kebijakan yang lebih mendukung pengembangan pabrik mobil listrik dibandingkan Indonesia. "Di Indonesia rupanya mobil listrik, pabrik mobil listrik tidak kompetitif," ujar Iqbal, seperti dikutip dari detikFinance. Ia menambahkan bahwa Vietnam saat ini memiliki kebijakan agresif untuk pengembangan industri EV.
Pergeseran strategi produksi menuju EV di Vietnam ini berarti sebagian besar produksi komponen yang saat ini dilakukan di Indonesia akan dialihkan. Said Iqbal menegaskan bahwa meskipun rencana ini masih dalam tahap "diskusi awal" dan "informasi awal," ancaman PHK bagi ribuan pekerja sudah menjadi perhatian serius yang harus segera diantisipasi.
Menyikapi situasi ini, Said Iqbal, yang juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menyatakan pihaknya akan segera bertindak. Ia telah menginstruksikan FSPMI, serikat pekerja di bawah naungannya, untuk berdialog dengan pihak perusahaan guna memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Selain itu, KSPI juga berencana melaporkan langsung persoalan ini kepada Presiden Prabowo Subianto.
Iqbal menegaskan bahwa akar masalah ini terletak pada tataran kebijakan kendaraan listrik dari pemerintah pusat yang dinilai kurang kompetitif. "Masalah yang terjadi pada kasus ini adalah berada pada tataran kebijakan kendaraan listrik dari pemerintah pusat," pungkasnya, menyoroti pentingnya evaluasi dan perbaikan kebijakan untuk menjaga daya saing industri otomotif di Indonesia.
Tinggalkan komentar