Cerita.co.id – Harapan masyarakat dan pelaku industri otomotif untuk segera menikmati stimulus dari pemerintah terkait kendaraan listrik tampaknya masih harus terkubur dalam ketidakpastian. Janji manis pemerintah untuk menggelontorkan insentif bagi pengguna kendaraan listrik yang sebelumnya ditargetkan cair pada September 2026, hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda realisasi yang nyata.
Ketidakjelasan ini memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat. Padahal, pada masa kepemimpinan Menteri Keuangan sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa, target pemberian insentif sudah dipatok dengan jelas. Namun, seiring dengan terjadinya transisi jabatan di kementerian keuangan, kepastian mengenai bantuan tersebut justru semakin menguap dan tidak menentu.
Hingga saat ini, kendala utama terletak pada belum terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menjadi payung hukum utama pemberian subsidi atau insentif tersebut. Tanpa adanya regulasi yang kuat, pemerintah tidak memiliki dasar hukum untuk menyalurkan dana insentif kepada masyarakat maupun produsen.
Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Febri Hendri Antoni Arief, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu kepastian regulasi tersebut. Menurutnya, Kemenperin baru bisa memberikan pernyataan resmi mengenai pelaksanaan insentif jika aturan teknis dari kementerian keuangan sudah benar-benar siap untuk dieksekusi.
"Kami mengusulkan sebaiknya ada tidaknya insentif itu disampaikan ketika memang sudah saatnya dieksekusi, misalnya ketika peraturan kementeriannya sudah keluar," ujar Febri. Ia menekankan bahwa ketidakpastian ini berdampak buruk bagi dua pihak sekaligus, yakni konsumen yang menanti harga murah dan industri yang membutuhkan kepastian pasar.
Kondisi ini mendapat kritik tajam dari pelaku industri. Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Moeldoko, meminta pemerintah untuk tidak bersikap ragu-ragu dalam mengambil kebijakan. Ia menilai kebijakan yang berubah-ubah atau "maju-mundur" hanya akan merugikan ekosistem kendaraan listrik nasional.
Moeldoko menekankan bahwa kendaraan listrik sebenarnya adalah solusi jangka panjang bagi negara, terutama untuk menekan beban subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang selama ini menguras APBN. Namun, jika pemerintah terus menunda pemberian insentif, momentum transisi energi ini bisa hilang begitu saja.
Dampak paling nyata dari ketidakpastian ini adalah stagnasi di level ritel. Moeldoko mengungkapkan bahwa banyak dealer kendaraan listrik saat ini berada dalam kondisi sulit atau stuck. Konsumen yang seharusnya melakukan pembelian justru memilih untuk menunda karena berharap mendapatkan harga lebih murah melalui insentif yang dijanjikan.
"Seluruh dealer dan pabrikan kita saat ini sedang macet. Risikonya besar, banyak dealer yang bisa gulung tikar karena masyarakat terus menunggu kapan subsidi diberikan. Mereka akhirnya tidak jadi membeli motor listrik," tegas Moeldoko dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI.
Kini, bola panas berada di tangan pemerintah. Jika regulasi tidak segera diselesaikan, industri kendaraan listrik yang sedang dibangun dengan susah payah dikhawatirkan akan mengalami kemunduran sebelum sempat berkembang secara optimal.
Tinggalkan komentar