Cerita.co.id – Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Muhammad Sarmuji untuk mengemban amanah sebagai Menteri Perindustrian dalam jajaran kabinet terbarunya. Penunjukan ini menarik perhatian publik, tidak hanya karena tanggung jawab besar yang akan ia pikul, tetapi juga karena rincian profil kekayaan yang ia miliki. Berdasarkan data terbaru, sosok yang kini memimpin sektor industri nasional ini memiliki aset yang cukup beragam.
Merujuk pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per tanggal 31 Desember 2025, Muhammad Sarmuji tercatat memiliki total aset bruto mencapai Rp20,58 miliar. Namun, angka tersebut bukan merupakan nilai kekayaan bersihnya. Hal ini dikarenakan Sarmuji juga memiliki kewajiban atau utang yang tercatat sebesar Rp5,65 miliar. Jika dihitung secara neto, maka total kekayaan bersih sang menteri berada di angka Rp14,93 miliar.
Komposisi harta kekayaan Sarmuji mencakup berbagai instrumen, mulai dari tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, surat berharga, hingga kas dan setara kas. Dari seluruh aset yang dilaporkan, sektor properti atau tanah dan bangunan menjadi penyumbang nilai terbesar dalam portofolio kekayaannya, yakni mencapai Rp10,46 miliar.
Aset properti milik Sarmuji tersebar di beberapa titik strategis di Indonesia, meliputi Surabaya, Sidoarjo, Jakarta Selatan, hingga Kediri. Salah satu catatan menarik dalam laporan tersebut adalah kepemilikan lahan yang cukup luas di Jawa Timur. Ia tercatat memiliki tanah seluas 364 meter persegi di Kota Surabaya dengan nilai Rp725,21 juta. Selain itu, ia juga memiliki lahan yang jauh lebih luas, yakni mencapai 27.530 meter persegi di Surabaya yang ditaksir bernilai Rp5,89 miliar. Menariknya, kedua aset tanah tersebut diperoleh melalui mekanisme hibah tanpa akta.
Selain sektor properti, kepemilikan Sarmuji juga mencakup alat transportasi dan mesin yang menunjukkan mobilitas serta dukungan terhadap operasional pribadinya. Keberadaan surat berharga dan kas dalam laporannya juga menandakan adanya pengelolaan aset finansial yang dilakukan untuk menjaga likuiditas.
Transparansi mengenai harta kekayaan pejabat negara seperti Muhammad Sarmuji merupakan bagian penting dari akuntabilitas publik. Dengan terbukanya rincian aset ini melalui LHKPN, masyarakat dapat memantau profil ekonomi para pemegang kebijakan tertinggi di negara ini. Kini, publik menanti bagaimana kepemimpinan Sarmuji di Kementerian Perindustrian dalam mendorong pertumbuhan sektor manufaktur dan daya saing industri nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Tinggalkan komentar