Cerita.co.id – Badan Gizi Nasional (BGN) membuat pengakuan mengejutkan terkait pengadaan motor listrik yang sempat menjadi sorotan publik. Kendaraan roda dua bertenaga baterai, khususnya model trail, disebut-sebut tidak relevan dengan kebutuhan utama kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pihak yang semula dituju sebagai pengguna. Pengadaan motor listrik MBG ini, yang juga terjerat kasus dugaan korupsi, kini tengah dicari solusi pemanfaatannya agar tidak mubazir.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, secara blak-blakan mengakui bahwa peruntukan awal motor listrik tersebut memang kurang tepat. Menurutnya, tugas pokok kepala SPPG lebih berfokus pada pengawasan internal di lingkungan SPPG masing-masing, bukan mobilitas lapangan yang memerlukan kendaraan khusus. "Fungsi mereka kan sebenarnya lebih kepada pengawasan di dalam situ, mereka nggak yang perlu motor ke lapangan dan sebagainya," ujar Agustina dalam konferensi pers BGN yang ditayangkan CNN Indonesia.
Lebih lanjut, Agustina menyoroti jenis motor yang terlanjur dibeli, yakni model trail. Ia menilai desain motor trail kurang sesuai untuk para ibu yang mayoritas menjabat sebagai kepala SPPG. "Sudah telanjur motor trail loh. Artinya ya mungkin buat ibu-ibu kayaknya nggak cocok ya kalau motor trail," katanya. Selain itu, pertimbangan lain yang muncul adalah ketersediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang belum merata di berbagai daerah. Penggunaan motor listrik di wilayah tanpa infrastruktur pengisian daya yang memadai tentu akan menjadi kendala serius, apalagi jika motor tersebut ditujukan untuk operasional pengantaran gizi bagi kelompok rentan seperti Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita (3B).
Related Post
Meskipun demikian, BGN memastikan bahwa motor listrik MBG yang sudah ada tidak akan dibiarkan mangkrak. Pihak BGN berkomitmen untuk mencari skema pemanfaatan maksimal agar aset negara ini tidak sia-sia. Beberapa kementerian/lembaga lain bahkan telah menyatakan minatnya untuk menggunakan kendaraan tersebut. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) untuk pelayanan lapangan, penyuluh pertanian, hingga guru, disebut-sebut sebagai pihak yang potensial. "Silakan mengajukan, kata Pak Presiden, silakan Kementerian yang kebutuhannya apa, nanti biar dikaji oleh tim dari Presiden sendiri," jelas Agustina, mengutip arahan dari Presiden.
BGN sendiri menyatakan akan bersifat kooperatif dan mengikuti arahan serta keputusan yang akan diambil oleh tim kajian dari Presiden. Langkah ini menunjukkan upaya pragmatis BGN dalam mengatasi persoalan pengadaan yang salah sasaran, sekaligus memastikan aset yang terlanjur dibeli dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Tinggalkan komentar