Cerita.co.id melaporkan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini menerbitkan regulasi penting yang akan mengubah lanskap operasional hotel praktik di bawah naungan Politeknik Pariwisata. Aturan baru tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62/2026, yang secara spesifik mengatur jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersifat volatil pada Kementerian Pariwisata. Beleid ini menandai era baru dalam pengelolaan keuangan fasilitas pendidikan pariwisata, memberikan kejelasan dan penyesuaian yang signifikan.
Regulasi terbaru ini, yang disahkan pada 11 Agustus 2026 dan diundangkan sepuluh hari kemudian pada 21 Agustus 2026, secara resmi mencabut serta menggantikan PMK Nomor 54/2023. Aturan terdahulu tersebut sebelumnya menjadi pedoman bagi skema PNBP atas operasional hotel praktik Politeknik Pariwisata yang berada di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Melalui PMK 62/2026, pemerintah melakukan penyesuaian mendalam terhadap cakupan jenis layanan serta mekanisme penetapan tarif PNBP hotel praktik, mencerminkan adaptasi terhadap kebutuhan dan dinamika sektor pariwisata yang terus berkembang.
Salah satu transformasi krusial terlihat dari penambahan paket kegiatan rapat atau meeting sebagai objek PNBP mandiri. Pada aturan sebelumnya, PNBP hotel praktik lebih terbatas pada penggunaan kamar, layanan restoran, laundry, fasilitas olahraga seperti gym dan kolam renang, spa, penyewaan ruang Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE), serta biaya tambahan untuk paket rapat. Kini, PMK 62/2026 secara tegas mengklasifikasikan paket kegiatan rapat sebagai jenis PNBP tersendiri. Penetapan tarif untuk paket rapat, penggunaan gym, kolam renang, relaksasi/spa, dan ruang MICE akan mengacu pada nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama, memberikan fleksibilitas dan kejelasan dalam transaksi.
Penyesuaian signifikan lainnya menyasar klasifikasi tarif kamar. Jika pada PMK 54/2023 tarif penggunaan kamar dikalkulasikan berdasarkan biaya pengelolaan yang dikalikan faktor penyesuai, PMK 62/2026 kini secara lugas memisahkan opsi kamar berdasarkan ketersediaan sarapan. Pasal 2, ayat (1) PMK tersebut secara gamblang menyatakan, "Tarif penggunaan kamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. tarif penggunaan kamar dengan sarapan; dan b. tarif penggunaan kamar tanpa sarapan." Perubahan ini diharapkan memberikan transparansi lebih kepada pengguna dan mempermudah administrasi, sekaligus mencerminkan praktik standar industri perhotelan modern.
Tinggalkan komentar