Tambang Ilegal Merajalela, Pengawasan Distribusi Komoditas Diperketat!

Berangkat dari laporan Cerita.co.id sebelumnya, maraknya praktik tambang ilegal di Indonesia mendorong pemerintah untuk memperketat pengawasan distribusi komoditas. Kekayaan alam yang melimpah justru menjadi celah bagi praktik ilegal seperti penyelundupan dan pelanggaran regulasi. Untuk mengatasi hal ini, sinergi antar lembaga menjadi kunci perbaikan tata kelola sumber daya alam agar pengelolaannya lebih legal, akuntabel, dan berkelanjutan.

Sebagai langkah nyata, Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Negeri Kabupaten Belitung menginisiasi penandatanganan pakta integritas. Kerja sama ini melibatkan PT Timah Tbk, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tanjung Pandan, Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional II Tanjung Pandan, dan Kejaksaan Negeri Belitung sendiri. Inisiatif ini difokuskan pada pengawasan pengiriman timah dari Pulau Belitung guna meminimalisir kebocoran pendapatan negara dan mendukung keberlanjutan industri timah.

Direktur Utama PT Timah, Restu Widiyantoro, menilai pakta integritas ini sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pertambangan timah. Kolaborasi antar lembaga, menurutnya, menciptakan ekosistem logistik dan pengiriman mineral timah yang lebih tertib, efisien, akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik yang merugikan negara. PT Timah, sebagai BUMN sektor strategis, berkomitmen tidak hanya untuk menciptakan nilai bagi perusahaan dan pemegang saham, tetapi juga berkontribusi optimal bagi negara dan daerah, serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

Kepala Kejaksaan Negeri Belitung, Bagus Nur Jakfar Adi Saputro, menjelaskan bahwa inisiatif ini dilatarbelakangi oleh maraknya pengiriman timah tanpa dokumen lengkap. Kejaksaan melibatkan PT Timah sebagai pemegang IUP di Belitung untuk menertibkan distribusi timah. Investigasi tim intelijen maritim Kejaksaan Agung menemukan aktivitas pengiriman timah yang merugikan negara, khususnya pengiriman yang marak terjadi pada akhir pekan. Data manifest pengiriman dari berbagai pelabuhan dikumpulkan dan dianalisis untuk mendukung upaya penegakan hukum. Kejaksaan Agung berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola timah pasca kasus korupsi yang pernah terjadi di PT Timah.