Cerita.co.id – Di tengah dinamika ekonomi global yang bergerak sangat dinamis, kecepatan menjadi variabel penentu antara keberhasilan dan kegagalan sebuah entitas bisnis. Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa dalam peta persaingan industri modern, perusahaan besar sekalipun bisa tumbang jika kalah gesit dibandingkan pemain yang lebih cepat beradaptasi.
Menyadari urgensi tersebut, Menperin mendorong Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk melakukan transformasi besar-besaran pada sektor pelayanan publik. Ia menekankan bahwa birokrasi tidak boleh menjadi penghambat bagi gerak cepat para pelaku industri. Sebagai langkah konkret, Menperin menginstruksikan agar durasi dan frekuensi layanan konsultasi bagi masyarakat ditingkatkan guna memangkas antrean yang selama ini menumpuk.
Salah satu kebijakan strategis yang diusulkan adalah penambahan jadwal Hari Pelayanan Publik. Jika sebelumnya layanan tersebut hanya tersedia satu kali dalam seminggu, kini Menperin meminta agar frekuensinya ditambah menjadi dua kali seminggu.
"Selama ini kita memiliki Hari Pelayanan Publik setiap Kamis. Saya minta agar tidak hanya satu hari dalam seminggu, tetapi bisa menjadi dua hari, misalnya Selasa dan Kamis. Dengan demikian, masyarakat dan pelaku industri memiliki lebih banyak kesempatan untuk berkonsultasi sehingga antrean pelayanan juga semakin pendek," ujar Sarmuji saat memberikan keterangan pada Kamis (8/10/2026).
Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Menperin melihat bahwa efisiensi waktu adalah kunci utama dalam mendukung iklim investasi dan produktivitas industri nasional. Menurutnya, kualitas pelayanan yang "baik" saja tidak lagi cukup untuk memenuhi ekspektasi para pelaku usaha yang membutuhkan kepastian hukum dan kecepatan administratif.
Dalam kunjungannya, Menperin juga meluangkan waktu untuk berdialog langsung dengan para pengunjung yang sedang mengantre. Interaksi ini dilakukan untuk menyerap aspirasi serta memahami kendala nyata yang dihadapi masyarakat saat mengakses layanan kementerian. Ia ingin memastikan bahwa setiap keluhan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan sistem ke depan.
Sarmuji menjelaskan bahwa peningkatan kualitas layanan tidak boleh hanya berhenti pada penyediaan fasilitas fisik atau sarana prasarana yang megah. Lebih dari itu, esensi dari reformasi birokrasi terletak pada perbaikan sistem kerja, penyederhanaan alur proses yang berbelit, serta percepatan waktu penyelesaian setiap urusan administratif.
"Pelayanan publik, baik perizinan maupun konsultasi, sudah menunjukkan perkembangan yang semakin baik. Namun, bagi saya, baik saja kadang tidak cukup. Harus lebih baik lagi dan terus ditingkatkan agar masyarakat maupun pelaku industri semakin puas dengan pelayanan yang diberikan. Selain kualitas, kecepatan pelayanan juga harus menjadi perhatian kita," tegasnya.
Dengan mempercepat layanan di tingkat kementerian, diharapkan para pelaku industri—baik skala kecil maupun besar—dapat lebih fokus pada inovasi dan pengembangan produk, tanpa harus terbebani oleh hambatan administratif yang lamban. Kecepatan birokrasi diharapkan menjadi katalisator bagi daya saing industri nasional di kancah internasional.
Tinggalkan komentar