Cerita.co.id, Jakarta – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, sebelumnya telah mengajukan permohonan kepada Kementerian Perhubungan untuk menambah jumlah kapal yang beroperasi di jalur penyeberangan Ketapang-Gilimanuk. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kemacetan panjang yang terjadi akibat penghentian operasional 15 kapal jenis Landing Craft Tank (LCT) di lintasan tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) justru memberikan pandangan yang berbeda. Ketua Bidang Tarif dan Usaha DPP Gapasdap, Rahmatika, menyatakan bahwa penambahan kapal bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi kemacetan di Ketapang. Menurutnya, akar permasalahan terletak pada keterbatasan jumlah dermaga yang tersedia.
"Saat ini, dari 56 kapal yang ada, hanya 28 kapal yang dapat beroperasi secara efektif karena keterbatasan dermaga. Jika penambahan kapal tetap dilakukan, hal ini hanya akan menambah jumlah kapal yang menganggur karena tidak memiliki tempat sandar," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Cerita.co.id, Senin (28/7/2026).
Rahmatika menambahkan bahwa penambahan kapal tanpa diimbangi dengan penambahan dermaga tidak akan meningkatkan kapasitas muat atau daya angkut secara signifikan. Sebaliknya, hal ini justru berpotensi memperpanjang antrean operasional kapal akibat kekurangan fasilitas dermaga.
Oleh karena itu, Gapasdap menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada penambahan dermaga, minimal dua pasang dan maksimal lima pasang. Dengan penambahan dermaga, 28 kapal yang saat ini menganggur dapat dimanfaatkan secara maksimal. Bahkan, dengan penambahan tiga pasang dermaga saja, 12 kapal tambahan sudah dapat dioperasikan. "Ngapain tambah kapal, ekonomi kita masih sulit," tegasnya. Investasi pada infrastruktur dermaga dinilai lebih efektif dan efisien dalam mengatasi masalah kemacetan di Ketapang-Gilimanuk.
Tinggalkan komentar