Cerita.co.id – Rencana pemerintah untuk mewajibkan industri gula rafinasi memiliki perkebunan tebu sendiri telah memicu kekhawatiran mendalam di kalangan pelaku usaha dan pengamat ekonomi. Kebijakan ini dipandang berpotensi besar mengganggu iklim investasi sekaligus menimbulkan ancaman serius bagi keberlangsungan hidup para petani tebu di Indonesia.
Langkah ini berpotensi menciptakan ketidakpastian usaha yang signifikan, mengingat industri pengolahan gula rafinasi akan dipaksa untuk beralih dan berinvestasi di sektor perkebunan, sebuah bidang yang fundamental berbeda dari core business mereka. Jika tidak dibarengi dengan skema kemitraan yang transparan dan menguntungkan, ada risiko besar bahwa petani tebu lokal justru akan semakin terpinggirkan dari mata rantai produksi.
Anthony Budiawan, Direktur Political Economy and Policy Studies (PEPS), dalam keterangannya pada Sabtu (1/8/2026), menjelaskan bahwa secara fundamental, industri gula rafinasi didirikan sebagai entitas pengolahan yang berfokus pada konversi gula kristal mentah atau raw sugar. Mereka tidak dirancang sebagai unit usaha yang terintegrasi secara vertikal dengan sektor perkebunan tebu.
"Jadi ini dua hal yang sangat berbeda. Satu adalah industri untuk pengolahan, lalu mereka diminta untuk menghadapi perkebunan," papar Anthony. Ia menambahkan, apabila perusahaan-perusahaan ini diwajibkan untuk mengelola perkebunan sendiri, hal tersebut akan memicu kebutuhan investasi modal yang masif dan berpotensi mengganggu kepastian serta stabilitas berusaha.
Anthony juga menyoroti aspek logistik. Mayoritas fasilitas pabrik gula rafinasi saat ini strategis berlokasi di dekat kawasan pelabuhan, sebuah penempatan yang logis mengingat ketergantungan mereka pada bahan baku raw sugar impor. Jika kebijakan ini diterapkan, persoalan distribusi dan transportasi tebu dari perkebunan ke pabrik yang mungkin berjarak jauh akan menjadi tantangan operasional dan biaya baru yang tidak kecil.
Lebih jauh, Anthony menilai bahwa upaya mewujudkan swasembada gula tidak cukup hanya dengan memaksakan kepemilikan perkebunan. Menurutnya, akar permasalahan utama terletak pada rendahnya daya saing industri gula nasional, yang mengakibatkan biaya produksi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kompetitor di negara lain. Tanpa mengatasi persoalan mendasar ini, kebijakan baru justru berpotensi menimbulkan masalah yang lebih kompleks.
Tinggalkan komentar