Cerita.co.id melaporkan, ribuan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dihentikan sementara. Sebanyak 1.030 dapur ini tidak akan menerima insentif harian sebesar Rp6 juta. Langkah ini menjadi sorotan utama, bahkan Presiden Prabowo Subianto secara langsung turun tangan, menegaskan bahwa ini adalah bagian dari upaya pembenahan kualitas layanan.
Penangguhan ini, menurut Badan Gizi Nasional (BGN), mayoritas disebabkan oleh SPPG yang belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN, Rudi Setiawan, menegaskan bahwa kebijakan ini bukan semata penindakan, melainkan jaminan standar kebersihan dan sanitasi yang telah ditetapkan. Wilayah terdampak meliputi Indonesia Timur, seperti Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, hingga Maluku dan beberapa wilayah di Papua.
Pentingnya SLHS tidak bisa ditawar, karena menjadi instrumen krusial dalam menjaga kualitas dan keamanan makanan yang disalurkan. Tanpa sertifikasi ini, operasional dapur diragukan kelayakannya. Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III BGN, Ranto, menambahkan, penghentian insentif berlaku bagi SPPG yang berstatus suspend atau memiliki temuan pelanggaran kategori mayor. Pembayaran akan ditahan sampai masalah diselesaikan, menekankan pentingnya verifikasi cermat.
Prabowo Subianto secara langsung mengecek dan memanggil Kepala BGN. Ia menegaskan, keputusan ini bukan penghentian program, melainkan evaluasi menyeluruh dan perbaikan. Lebih lanjut, Prabowo juga melibatkan rakyat untuk mengawasi pelaksanaan MBG demi memastikan program berjalan optimal dan tepat sasaran, serta menjamin kualitas gizi terbaik bagi penerima manfaat.
Tinggalkan komentar