Cerita.co.id, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons keluhan sejumlah pemerintah daerah (Pemda) terkait data pengelolaan dana daerah yang dianggap tidak akurat. Menkeu menegaskan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selalu berpedoman pada data resmi yang telah melalui serangkaian verifikasi.
Menanggapi protes yang dilayangkan Pemda, Purbaya menyatakan, Kemenkeu akan mengambil langkah proaktif. Hal ini diungkapkan saat Upacara Hari Pemuda ke-97 dan Hari Oeang ke-79, seperti dikutip dari kanal YouTube Kemenkeu, Sabtu (1/11/2025). Ia menekankan pentingnya validasi data yang berulang untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran negara.
Purbaya secara khusus meminta jajaran di bawah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Askolani, untuk menerapkan sistem "cek dobel cek" dalam setiap proses pengelolaan anggaran. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.
Related Post
Lebih lanjut, Menkeu menyoroti masih adanya daerah yang dinilai belum optimal dalam mengelola anggaran. Untuk itu, ia menekankan perlunya sinergi yang kuat antara Kemenkeu dan seluruh pihak terkait. Kemenkeu akan berperan aktif dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada Pemda, sehingga setiap rupiah dalam APBN dapat dimanfaatkan secara efektif untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat. Dengan strategi ini, diharapkan polemik data anggaran daerah dapat diminimalisir dan pengelolaan keuangan negara menjadi lebih transparan dan akuntabel.
Tinggalkan komentar