Cerita.co.id – Kabar positif datang dari sektor keuangan nasional terkait upaya perbaikan struktur pasar modal di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan sinyal kuat bahwa langkah-langkah reformasi yang tengah digodok pemerintah telah mendapatkan lampu hijau dari lembaga pemeringkat global, Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Airlangga menjelaskan bahwa dinamika yang terjadi terkait penilaian MSCI belakangan ini bukanlah sebuah indikasi adanya masalah pada fondasi ekonomi negara. Menurutnya, isu yang berkembang selama ini murni berkaitan dengan aspek tata kelola perdagangan atau governance of trading market. Fokus utamanya terletak pada pengaturan porsi saham yang beredar di masyarakat atau yang dikenal dengan istilah free float.
"Program reformasi pasar modal yang telah kami susun sudah diterima oleh pihak MSCI. Saat ini, tantangan besarnya adalah bagaimana kita bisa menjalankan implementasi dari program tersebut secara konsisten," ujar Airlangga saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Ia menekankan bahwa pemerintah dan otoritas keuangan terkait sedang berupaya keras memenuhi standar internasional, salah satunya adalah memastikan pemenuhan batas minimum free float sebesar 15 persen. Selain itu, penanganan terhadap saham-saham yang masuk dalam daftar pantau juga menjadi prioritas agar stabilitas pasar tetap terjaga dan menarik bagi investor asing.
Airlangga juga meminta para pelaku pasar dan masyarakat luas untuk tidak panik atau salah dalam menangkap esensi dari isu MSCI ini. Ia menegaskan bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh. Begitu pula dengan kinerja perusahaan-perusahaan atau emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).
"Bagi Indonesia, hal ini tidak ada kaitannya dengan fundamental ekonomi maupun fundamental emiten. Ini lebih kepada tata kelola pasar perdagangan, khususnya terkait saham yang free float," tegasnya. Ia menambahkan bahwa emiten domestik saat ini masih menunjukkan performa yang sehat, terlihat dari pencapaian laba bersih yang stabil serta konsistensi dalam membagikan dividen kepada pemegang saham.
Pemerintah sendiri memiliki garis waktu yang cukup jelas untuk menuntaskan seluruh agenda perbaikan ini. Indonesia memiliki rentang waktu hingga Juni 2027 untuk merampungkan seluruh tahapan reformasi pasar modal. Selama masa transisi dan konsultasi tersebut, pemerintah berkomitmen untuk menjaga transparansi.
Setiap progres, mulai dari perbaikan struktur kepemilikan saham hingga rencana besar mengenai demutualisasi bursa, akan dikomunikasikan secara terbuka kepada publik. Langkah ini diambil agar kepercayaan investor, baik domestik maupun mancanegara, tetap terjaga di tengah upaya Indonesia memperkuat daya saing pasar modal di kancah global. Melansir dari cerita.co.id, penguatan tata kelola ini diharapkan dapat membawa pasar modal Indonesia ke level yang lebih tinggi dan lebih inklusif.
Tinggalkan komentar