Berita dari Cerita.co.id menyebutkan Presiden Prabowo Subianto telah menggelontorkan dana fantastis mencapai Rp57,4 triliun untuk program sosial sejak Januari hingga Agustus 2025. Angka tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman resesi dan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang signifikan.
Rinciannya, stimulus ekonomi tahap pertama senilai Rp33 triliun disalurkan pada Januari 2025. Selanjutnya, pada Juni 2025, pemerintah kembali menggelontorkan Rp24,4 triliun sebagai stimulus ekonomi tahap kedua, yang sebagian besar dialokasikan untuk Bantuan Subsidi Upah (BSU). Presiden Prabowo sendiri menyampaikan hal ini dalam Pidato Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 di Kompleks Parlemen MPR/DPR, Jumat (15/8/2025).
Upaya menjaga daya beli masyarakat tak hanya berhenti di situ. Pemerintah juga menjalankan program-program lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, serta program pendidikan seperti Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Semua program ini dirancang sebagai jaring pengaman sosial untuk meredam dampak negatif PHK dan memastikan akses pendidikan tetap terjaga.
Prabowo menekankan bahwa stimulus ekonomi ini merupakan langkah strategis untuk mencegah kemunduran sosial akibat dampak ekonomi yang memburuk. Besarnya dana yang digelontorkan menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi rakyatnya dari gejolak ekonomi yang terjadi. Namun, transparansi dan efektivitas penggunaan dana tersebut tetap menjadi sorotan penting guna memastikan seluruh anggaran tersalurkan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Tinggalkan komentar