Cerita.co.id melaporkan, Presiden Prabowo Subianto secara terbuka membeberkan alasan fundamental di balik kebijakan pemerintahannya untuk memangkas belanja anggaran negara yang dinilai tidak efisien. Langkah efisiensi besar-besaran ini, menurut Prabowo, merupakan satu-satunya cara untuk mengamankan keuangan rakyat dari potensi penyalahgunaan dan praktik korupsi.
Dalam tahap awal implementasi efisiensi, pemerintah berhasil mengidentifikasi dan menghemat dana signifikan sebesar Rp308 triliun. Prabowo meyakini bahwa jika dana tersebut tidak segera dipotong, besar kemungkinan akan menjadi celah bagi tindak pidana korupsi. "Waktu pertama melakukan efisiensi, kita menghemat Rp308 triliun dari pemerintah pusat. Dari mana itu? Dari semua pengeluaran yang akal-akalan. Keyakinan saya, itu semua Rp308 triliun ini jika tidak dipotong, ini ke arah korupsi," tegas Prabowo, seperti dikutip Cerita.co.id pada Jumat (20/3/2026).
Presiden kemudian mengaitkan upaya ini dengan indikator Incremental Capital Output Ratio (ICOR), sebuah metrik yang mengukur efisiensi investasi suatu negara. Ia menyoroti bahwa ICOR Indonesia saat ini berada pada angka 6,5, jauh melampaui negara-negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia yang berada di kisaran 4, bahkan Vietnam dengan 3,6. Angka ICOR yang tinggi ini mengindikasikan bahwa Indonesia membutuhkan modal investasi yang jauh lebih besar untuk menghasilkan satu unit pertumbuhan ekonomi dibandingkan negara-negara tersebut.
Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mendekati Rp3.700 triliun atau sekitar US$230 miliar, Prabowo mengestimasi adanya ketidakefisienan sekitar 30%, yang setara dengan US$75 miliar. "Jadi angka ini artinya 30% lebih tidak efisien dari Thailand, Malaysia, Filipina, atau Vietnam," tambahnya. Prabowo menegaskan bahwa efisiensi yang telah dilakukan oleh pemerintahannya baru merupakan permulaan. Ia melihat masih banyak ruang untuk penghematan, terutama dari belanja rutin yang tidak esensial. Sejumlah pos anggaran yang menjadi sasaran pemangkasan antara lain biaya seremonial, pembelian alat tulis kantor, hingga pengeluaran untuk rapat dan seminar di luar kantor yang dinilai tidak krusial.
Tinggalkan komentar