Cerita.co.id mengabarkan, PT Agrinas Pangan Nusantara, sebuah Badan Usaha Milik Negara, kini berada di persimpangan jalan. Rencana ambisius impor kendaraan niaga dari India senilai triliunan rupiah terancam penundaan atau bahkan pembatalan, menyusul desakan dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Ironisnya, ratusan unit kendaraan tersebut sudah lebih dulu mendarat di Tanah Air, menciptakan situasi yang rumit.
Joao Angelo De Sousa Mota, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, menegaskan komitmen penuhnya untuk mengikuti arahan negara. Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa lalu, Joao menyatakan, "Apapun keputusan DPR itu adalah suara rakyat dan wakil rakyat. Sebagai direktur BUMN, saya akan taat, loyal, dan manut apapun keputusan negara, apabila itu memang kepentingan rakyat." Ia bahkan siap menanggung risiko gugatan dari pihak pemasok demi kepentingan nasional, tanpa sedikitpun keraguan.
Proyek impor ini tidak main-main. Agrinas mengikat kontrak pengadaan 105.000 unit kendaraan niaga senilai fantastis Rp 24,66 triliun. Kontrak tersebut melibatkan dua raksasa otomotif India: Mahindra dengan 35.000 unit Scorpio Pickup, serta Tata Motors yang akan memasok 70.000 unit, terdiri dari 35.000 unit Yodha Pickup dan 35.000 unit Ultra T.7 Light Truck.
Related Post
Namun, di tengah tarik ulur kebijakan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian dari kendaraan Completely Built Up (CBU) asal India ini sudah tiba di Indonesia secara bertahap. Untuk sementara, unit-unit yang telah mendarat akan disimpan di lokasi Kodim, sembari menunggu kesiapan koperasi penerima. Diperkirakan, hingga akhir bulan ini, total 1.000 unit kendaraan akan tiba.
Gelombang penolakan datang dari berbagai pihak, termasuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Indonesia, Saleh Husin, secara terbuka mengimbau Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan rencana impor masif ini. Menurut Kadin, impor CBU dapat "mematikan" industri otomotif dalam negeri, tidak menggerakkan roda ekonomi lokal, dan secara fundamental bertentangan dengan program industrialisasi yang gencar didorong pemerintah.
Senada dengan Kadin, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, juga telah menyampaikan pesan kepada pemerintah agar menunda sementara rencana impor 105.000 unit mobil untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) ini. Dasco beralasan, penundaan diperlukan mengingat Presiden Prabowo Subianto masih dalam kunjungan kerja ke luar negeri. Ia menekankan pentingnya pembahasan rinci dan kalkulasi mendalam terkait kesiapan perusahaan dalam negeri sebelum keputusan final diambil.
Lantas, bagaimana nasib unit-unit yang sudah terlanjur tiba di Indonesia? Joao kembali menegaskan posisinya. "Unit yang sudah sampai, tetap kami manut dan taat kepada pemerintah dan DPR, di mana mereka pilihan rakyat. Jadi kalau memang disuruh tidak boleh dipakai, kami tidak akan dipakai. Apapun risikonya, itu konsekuensi yang harus diambil," ujarnya mantap, menunjukkan kesiapan Agrinas menghadapi segala kemungkinan terburuk demi kepentingan negara.
Tinggalkan komentar