Cerita.co.id – Industri kendaraan listrik di Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan besar untuk mencapai titik keseimbangan ekonomi yang ideal. Meski gelombang mobil listrik, terutama dari produsen asal China, mulai membanjiri jalanan tanah air, hal tersebut ternyata belum memberikan dampak instan terhadap pertumbuhan industri komponen lokal. Fenomena ini memicu kekhawatiran bahwa ketergantungan terhadap barang impor akan terus berlanjut jika tidak ada langkah strategis dari pemerintah.
Wakil Ketua Umum Bidang Penelitian dan Pengembangan Periklindo, Prabowo Kartoleksono, mengungkapkan bahwa kehadiran merek-merek global belum otomatis menggerakkan roda produksi komponen dalam negeri. Masalah utamanya terletak pada biaya produksi yang belum kompetitif akibat belum tercapainya skala ekonomi. Saat ini, sebagian besar komponen vital kendaraan listrik masih harus didatangkan dari luar negeri, padahal pemerintah telah mematok target ambisius untuk mencapai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 60% pada tahun mendatang.
Dalam sebuah forum diskusi di Jakarta, Prabowo menjelaskan bahwa meskipun vendor tingkat pertama (tier 1) dan kedua (tier 2) sudah mulai bersiap, mereka masih ragu untuk melakukan ekspansi besar-besaran. Kendala utamanya adalah volume penjualan yang masih tergolong rendah. Saat ini, penetrasi mobil listrik baru menyentuh angka sekitar 16% dari total penjualan kendaraan nasional yang mencapai 800 ribu unit.
"Investor pasti akan bertanya, berapa banyak unit yang bisa terjual? Jika permintaannya masih rendah, mereka akan berpikir dua kali untuk menanamkan modal dan membangun jaringan pemasok," ujar Prabowo. Menurutnya, industri baru bisa mulai bergerak secara masif jika angka penjualan sudah menyentuh angka minimal 250 ribu unit per tahun sebagai pijakan awal.
Untuk mengatasi kebuntuan ini, Prabowo menyarankan agar pemerintah fokus pada tahap demand creation atau penciptaan permintaan. Strategi ini dapat dilakukan melalui pemberian insentif dan subsidi guna memperbesar pasar terlebih dahulu. Setelah pasar terbentuk dan permintaan stabil, barulah proses industrialisasi dapat berjalan secara menguntungkan bagi para pelaku bisnis.
Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian mulai merancang skema insentif yang lebih luas. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengusulkan agar insentif tidak hanya diberikan kepada mobil listrik berbasis baterai (BEV), tetapi juga menyasar kendaraan hybrid, plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), hingga range-extended electric vehicle (REEV).
Insentif yang diusulkan tidak melulu soal potongan pajak atau bantuan fiskal, melainkan juga berupa kemudahan nonfiskal. Hal ini mencakup pengecualian aturan ganjil-genap di kota-kota besar, penyediaan fasilitas parkir khusus, hingga kemudahan akses pengisian daya. Langkah ini dinilai strategis untuk menekan konsumsi BBM bersubsidi sekaligus mengurangi emisi karbon secara nasional.
Pemerintah menargetkan perumusan kebijakan insentif ini dapat rampung pada tahun ini, memanfaatkan momentum fluktuasi harga BBM untuk mendorong masyarakat beralih ke kendaraan elektrifikasi. Dengan dukungan yang tepat, diharapkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi produk asing, tetapi juga menjadi pusat produksi komponen yang mandiri.
Tinggalkan komentar