Cerita.co.id, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan kritik pedas terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) terkait penilaian likuiditas perbankan nasional. Purbaya mempertanyakan validitas klaim bahwa likuiditas perbankan saat ini berada dalam kondisi "ample" atau berlebih, karena menurutnya, kondisi riil di lapangan justru menunjukkan hal yang sebaliknya.
Purbaya mengungkapkan bahwa selama ini, alat ukur yang digunakan untuk menilai likuiditas perbankan tidak akurat dan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Ia menyoroti adanya ketidaksesuaian antara data yang dilaporkan dengan realita yang dihadapi oleh pelaku usaha dan masyarakat dalam mengakses pendanaan.
"Kalau Anda tanya OJK, selalu bilang ample, dari zaman dulu juga begitu. Dari zaman Agustus, ample banyak duit, tapi uangnya di BI," ujarnya, mengindikasikan bahwa dana yang diklaim berlebih tersebut justru tidak beredar secara efektif di masyarakat.
Related Post
Lebih lanjut, Purbaya mencontohkan permintaan dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, terkait penempatan dana pemerintah di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur. Permintaan ini muncul karena BPD membutuhkan dana untuk disalurkan ke bank-bank lain di wilayah Jawa Timur dengan bunga yang lebih kompetitif. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan likuiditas di daerah masih tinggi dan belum terpenuhi secara optimal.
Purbaya mengaku telah lama mendorong pembaruan indikator likuiditas dalam forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Ia menekankan pentingnya memiliki alat ukur yang lebih tepat dan akurat agar kebijakan yang diambil dapat sesuai dengan kondisi riil di sektor keuangan. Indikator yang umum digunakan saat ini, seperti AL per NCD atau AL per DPK, dinilai tidak cukup representatif dalam menggambarkan kondisi likuiditas yang sebenarnya.
Purbaya berharap OJK dan BI segera melakukan evaluasi dan pembaruan terhadap alat ukur likuiditas perbankan agar dapat memberikan gambaran yang lebih akurat dan komprehensif. Dengan demikian, kebijakan yang diambil dapat lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Tinggalkan komentar