Cerita.co.id – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dalam upaya memperkuat fondasi ekonomi masyarakat melalui pembentukan lembaga baru bernama Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan. Peresmian lembaga ini dilakukan secara langsung oleh Presiden di tengah gelaran Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada Kamis (22/10/2026).
Dalam pidato peresmiannya yang khidmat, Presiden Prabowo menyatakan bahwa pembentukan dewan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan stabilitas dan kemakmuran ekonomi hingga ke tingkat akar rumput. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Presiden secara resmi menandai dimulainya era baru pengelolaan kebijakan keuangan nasional yang lebih berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Langkah besar ini bukan sekadar perubahan administratif biasa. Berdasarkan penjelasan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, kehadiran Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan merupakan transformasi fundamental dari lembaga sebelumnya, yakni Dewan Nasional Keuangan Inklusif. Perubahan status dan fungsi ini telah dikukuhkan secara hukum melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2026.
Airlangga menekankan bahwa esensi dari perubahan ini terletak pada pergeseran paradigma yang sangat signifikan. Jika sebelumnya fokus utama pemerintah hanya pada aspek "inklusivitas", yakni seberapa banyak masyarakat yang memiliki akses terhadap produk perbankan atau memiliki rekening, kini cakupannya jauh lebih luas dan mendalam.
"Orientasinya telah berubah. Jika sebelumnya Dewan Nasional Keuangan Inklusif hanya menitikberatkan pada keterlibatan masyarakat dalam memiliki rekening, Bapak Presiden telah mengubah arah kebijakan tersebut menjadi fokus pada kesejahteraan keuangan keluarga," ujar Airlangga di hadapan para peserta Rakornas.
Perubahan orientasi ini menandakan bahwa pemerintah tidak lagi hanya mengejar angka statistik kepemilikan akun bank, melainkan ingin memastikan bahwa akses keuangan tersebut benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Fokus baru ini mencakup bagaimana pengelolaan keuangan yang baik dapat membantu keluarga Indonesia keluar dari jerat kemiskinan, mengelola aset dengan bijak, serta memiliki ketahanan ekonomi dalam menghadapi berbagai ketidakpastian global.
Dengan adanya Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan dapat berjalan lebih efektif. Program-program yang akan disusun ke depan diprediksi akan lebih menyentuh kebutuhan riil rumah tangga, mulai dari edukasi literasi keuangan hingga penyediaan instrumen keuangan yang mampu mendukung produktivitas ekonomi keluarga secara berkelanjutan. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo Subianto menempatkan kesejahteraan ekonomi keluarga sebagai pilar utama pembangunan nasional.
Tinggalkan komentar