Sumber Cerita.co.id melaporkan pernyataan mengejutkan Presiden Prabowo Subianto terkait praktik pemberian tantiem di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam pidato penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025), Prabowo secara tegas menyebut praktik tersebut sebagai akal-akalan yang merugikan negara.
Kritik pedas Prabowo dilontarkan di hadapan anggota dewan dan pejabat negara. Ia mengungkapkan temuan mengejutkan terkait besaran tantiem yang diterima sejumlah komisaris BUMN. "Ada komisaris yang hanya rapat sekali sebulan, namun menerima tantiem hingga Rp40 miliar," ungkap Prabowo, yang langsung disambut tepuk tangan meriah.
Ketidakwajaran sistem pengelolaan BUMN menjadi sorotan utama. Prabowo menuturkan, jumlah komisaris yang berlebih dan sistem tantiem yang dinilai tidak adil telah menjadi beban bagi keuangan negara, terutama saat banyak BUMN yang mengalami kerugian. Untuk mengatasi hal ini, Prabowo telah menugaskan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia untuk melakukan pembenahan menyeluruh.
Langkah konkrit yang diambil termasuk memangkas jumlah komisaris BUMN secara signifikan. "Tadinya pengelolaannya tidak masuk akal, perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget. Saya potong, setengah. Komisaris paling banyak 6 orang, kalau bisa cukup 4 atau 5, dan saya hilangkan tantiem," tegas Prabowo. Pernyataan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melakukan reformasi besar-besaran dalam pengelolaan BUMN demi efisiensi dan transparansi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja BUMN dan mencegah praktik-praktik koruptif yang merugikan keuangan negara.
Tinggalkan komentar