Cerita.co.id melaporkan, sejumlah asosiasi pengusaha terkemuka di Indonesia, termasuk Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Indonesian Mining Association (IMA), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI – ICMA), Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), secara bulat menyatakan dukungan mereka terhadap upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola ekspor komoditas Sumber Daya Alam (SDA) strategis. Langkah ini dianggap krusial untuk meningkatkan transparansi dan mengoptimalkan devisa negara.
Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, menjelaskan bahwa kebijakan penguatan tata kelola ekspor ini berorientasi pada peningkatan transparansi perdagangan, pencegahan praktik under-invoicing dan transfer pricing yang merugikan, serta memaksimalkan kontribusi Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA bagi perekonomian nasional. "Dalam semangat tersebut, seluruh asosiasi siap berperan sebagai mitra konstruktif Pemerintah," ujar Shinta dalam pernyataan bersama. Namun, dukungan ini disertai dengan catatan penting yang menjadi perhatian dunia usaha.
Para pengusaha menekankan bahwa implementasi kebijakan ini harus dilakukan secara bertahap, transparan, dan akuntabel. Mereka mengingatkan bahwa setiap sektor SDA, mulai dari pertambangan, batu bara, nikel, ferro-nickel, ferro-alloy, hingga kelapa sawit, memiliki karakteristik unik dalam struktur kontrak, rantai pasok, mekanisme pembiayaan, dan profil pembeli internasional. Oleh karena itu, selama masa transisi, aktivitas ekspor diharapkan tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku, didukung pengawasan ketat dan integrasi sistem digital oleh Pemerintah dan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Lebih lanjut, dunia usaha mendesak pemerintah untuk segera memberikan kepastian hukum yang kuat terhadap kontrak-kontrak yang sedang berjalan maupun perjanjian jangka panjang. Ini mencakup aspek penting seperti mekanisme pembayaran, pengapalan, asuransi, kewajiban DHE, Domestic Market Obligation (DMO), serta berbagai skema perdagangan internasional seperti perjanjian perdagangan bebas (FTA) dan ketentuan WTO. Asosiasi juga mendorong penerbitan petunjuk teknis yang jelas dan transparan untuk menghindari spekulasi pasar negatif dan menjaga kepercayaan pembeli internasional terhadap Indonesia sebagai pemasok komoditas global yang dapat diandalkan.
Tinggalkan komentar