Cerita.co.id melaporkan bahwa pemerintah Indonesia tengah mematangkan strategi efisiensi anggaran besar-besaran di berbagai kementerian dan lembaga (K/L). Langkah ini diambil guna memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 tetap terkendali di tengah berbagai tantangan ekonomi. Rencana ini mencakup potensi pemotongan belanja serta penyesuaian operasional, bahkan pada program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), meskipun Istana menegaskan program unggulan tidak akan dipangkas, melainkan diperkuat melalui efisiensi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi garda terdepan dalam upaya ini. Ia dijadwalkan melaporkan progres rencana efisiensi kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (19/3/2026), melanjutkan koordinasi yang telah dilakukan sebelumnya dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Purbaya mengungkapkan tantangan signifikan dalam mendorong K/L untuk berinisiatif melakukan penghematan. Ia mencatat bahwa alih-alih memotong, banyak kementerian justru mengajukan penambahan usulan anggaran.

Menyikapi resistensi tersebut, Kementerian Keuangan kini berencana untuk mengambil langkah intervensi langsung. Purbaya menegaskan, pihaknya akan menetapkan besaran pemotongan yang harus disesuaikan oleh masing-masing instansi. "Kami akan sampaikan berapa yang harus mereka potong, lalu mereka yang menyesuaikan," ujarnya. Fokus utama efisiensi akan diarahkan pada pos-pos belanja yang dinilai kurang produktif atau memiliki dampak rendah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ini termasuk pengeluaran untuk rapat yang tidak jelas, atau kebijakan yang efeknya lambat dan minim kontribusi.

Related Post
Meski demikian, Istana Kepresidenan tetap memastikan bahwa program-program unggulan pemerintah tidak akan terganggu. Penekanan akan diberikan pada penguatan efisiensi di pos-pos anggaran yang kurang produktif, sehingga program prioritas dapat terus berjalan optimal tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan. Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas fiskal dan kredibilitas APBN 2026.









Tinggalkan komentar