Cerita.co.id melaporkan, gelombang kontroversi menerpa industri otomotif nasional menyusul keputusan PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor 105.000 unit mobil pickup dan truk ringan dari India. Kebijakan ini menuai kritik tajam karena terjadi di tengah kondisi industri otomotif Indonesia yang sedang lesu dan ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal bagi ribuan pekerjanya. Kendaraan jenis Mahindra Pickup ini rencananya akan digunakan untuk kebutuhan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyuarakan kekhawatirannya. Menurutnya, masuknya puluhan ribu unit kendaraan impor ini berpotensi besar menurunkan output produksi pabrik otomotif dalam negeri. Hal ini, pada akhirnya, dapat memicu pengurangan kontrak kerja hingga PHK bagi para pekerja di sektor otomotif.
"Anggota kami di produsen-produsen mobil sudah datang dan menyampaikan langsung. Ada potensi PHK karena output produksi bisa turun akibat impor 105.000 pickup dari India," ungkap Iqbal, seperti dikutip Cerita.co.id. Ia mempertanyakan rasionalitas di balik kebijakan ini, terutama di saat ratusan ribu buruh menghadapi PHK. "Ini kebijakan apa? Di mana rasionalitasnya?" tegasnya.
Iqbal menilai kebijakan tersebut sebagai ironi yang menyakitkan. Ia menyoroti fakta bahwa uang rakyat Indonesia yang bersumber dari pajak, justru digunakan untuk menghidupi tenaga kerja di luar negeri, sementara buruh otomotif di tanah air menghadapi ancaman PHK. "Uang rakyat Indonesia kok dipakai menghidupi buruh India, sementara buruh otomotif di dalam negeri terancam PHK," ujarnya.
Padahal, jika pengadaan mobil operasional KDMP ini dialihkan ke produk dalam negeri, dampaknya akan sangat positif bagi perekonomian negara. Selain berpotensi memperpanjang kontrak kerja buruh yang ada, langkah ini juga bisa membuka lapangan kerja baru. Iqbal memperkirakan produksi 105.000 unit di Indonesia bisa menyerap sedikitnya 10.000 tenaga kerja baru dalam kurun waktu 6 bulan hingga 1 tahun. "Belum lagi industri suku cadang dan maintenance yang ikut bergerak. Penyerapan tenaga kerjanya akan panjang," tambahnya.
KSPI dan Partai Buruh mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana impor tersebut dan menyerahkan pengadaan kepada produsen otomotif dalam negeri. Iqbal menyebut sejumlah produsen besar seperti Hino, Isuzu, Suzuki, Toyota, hingga Mitsubishi memiliki kapasitas teknologi dan produksi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ia juga menyarankan negosiasi spesifikasi jika harga menjadi kendala. "Kalau harga dianggap mahal, spesifikasinya bisa disesuaikan. Fitur otomatis bisa jadi manual, dashboard digital bisa disederhanakan. Tinggal negosiasi. Jangan malah impor," ujarnya.
Lebih lanjut, Iqbal menuntut transparansi penuh terkait pihak importir serta proses pengambilan kebijakan ini. "Kami menduga, bukan menuduh, setiap impor pasti ada fee. Siapa importirnya? Buka ke publik," pungkasnya, menyoroti dugaan adanya praktik tidak transparan di balik keputusan impor massal ini yang berpotensi merugikan pekerja dan industri dalam negeri.
Tinggalkan komentar