Cerita.co.id – Thailand menggebrak dengan kebijakan revolusioner yang siap mengubah lanskap pasar kendaraan listrik (EV) di Asia Tenggara. Negeri Gajah Putih ini akan memberlakukan tarif pajak cukai yang jauh lebih tinggi bagi mobil listrik yang diimpor secara utuh (CBU) tanpa disertai rencana investasi manufaktur di dalam negeri. Langkah tegas ini diambil untuk membendung arus deras EV murah, khususnya dari Tiongkok, yang mulai menggerogoti fondasi industri otomotif nasionalnya yang kokoh.
Dilansir dari media lokal seperti Thai Examiner dan Thairath, pemerintah Thailand kini secara eksplisit mendesak para pabrikan otomotif global untuk memindahkan atau mengembangkan fasilitas produksinya di Thailand. Kebijakan ini merupakan respons langsung terhadap tekanan perang harga yang kian sengit di pasar EV, yang berpotensi melumpuhkan industri otomotif lokal yang selama ini menjadi salah satu pilar ekonomi negara tersebut. Jika sebelumnya tarif cukai untuk EV impor CBU hanya berkisar 10 persen, kini produsen yang tidak berkomitmen pada produksi lokal harus bersiap menghadapi lonjakan tarif hingga tiga kali lipat.
Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan Thailand, Ekniti Nitithanprapas, menegaskan bahwa visi kebijakan baru ini sangat gamblang: produksi harus dilakukan di Thailand, dengan memanfaatkan komponen lokal, dan disertai investasi substansial di dalam negeri. Perubahan haluan kebijakan ini dipicu oleh banjirnya model EV berharga kompetitif asal Tiongkok, perang harga yang kian sengit, serta meningkatnya keluhan dari konsumen. Thailand memang menginginkan transisi ke era kendaraan listrik, namun dengan syarat utama: sebagian besar unit harus diproduksi di dalam negeri.
Berdasarkan rencana yang telah disusun, Thailand akan menerapkan skema pajak cukai berjenjang tiga. Tarif terendah akan diberikan kepada produsen yang menunjukkan komitmen kuat dengan volume produksi domestik yang signifikan dan penggunaan kandungan lokal Thailand yang tinggi. Sementara itu, tarif menengah akan dikenakan pada importir yang berada dalam tahap pengembangan operasi manufaktur di Thailand. Puncak dari struktur ini adalah tarif tertinggi, yang diperkirakan mencapai sekitar 30 persen, yang akan dibebankan kepada perusahaan yang hanya mengimpor kendaraan jadi tanpa menunjukkan rencana konkret untuk memproduksi secara lokal di Thailand.
Implikasi finansialnya bagi para pelaku industri otomotif akan sangat signifikan. Perusahaan yang berinvestasi dalam produksi kendaraan dan komponen penting di Thailand akan mendapatkan perlakuan paling menguntungkan. Selain itu, produsen yang mengintegrasikan lebih banyak komponen buatan lokal akan memperoleh keuntungan tambahan, memperkuat posisi mereka di pasar. Struktur pajak baru ini juga dirancang untuk meminimalisir ketergantungan pada injeksi subsidi pemerintah secara langsung, menggeser fokus pada apresiasi investasi, produksi, dan pemanfaatan rantai pasok lokal Thailand.
Tingkat kedua dalam skema ini berfungsi sebagai jalur transisi bagi produsen asing. Mereka diizinkan untuk mengimpor kendaraan pada tahap awal guna menjajaki pasar Thailand, namun aktivitas impor tersebut wajib dibarengi dengan rencana investasi dan pengembangan fasilitas produksi di dalam negeri. Dengan demikian, kebijakan ini menyediakan koridor bagi peralihan dari sekadar impor menuju aktivitas manufaktur yang lebih substansial di Thailand.
Sebaliknya, tingkat ketiga secara tegas menyasar perusahaan yang hanya berorientasi pada penjualan kendaraan utuh tanpa ada niat produksi lokal. Perusahaan semacam itu akan dikenakan tarif usulan sekitar 30 persen, jauh lebih tinggi dari tarif sebelumnya yang hanya 10 persen. Oleh karena itu, pemerintah Thailand kini menggelar karpet merah insentif finansial yang atraktif untuk mendorong produsen mendirikan fasilitas produksi di dalam negeri, menandai era baru bagi industri otomotif di Negeri Gajah Putih.
Tinggalkan komentar