Cerita.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memamerkan deretan kendaraan mewah hasil sitaan dari para terpidana korupsi di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan (Rupbasan) mereka di Cawang, Jakarta Timur. Namun, di balik kemewahan mobil dan motor sitaan itu, terkuak sebuah modus licik yang kerap digunakan para koruptor: menyembunyikan harta dengan meminjam nama orang lain.
Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Mungki Hadipratikto, mengungkapkan bahwa strategi ini telah menjadi pola yang lazim. "Hampir jarang pelaku tindak pidana korupsi itu dalam membeli aset menggunakan nama sendiri," ujar Mungki pada Rabu lalu. Para pelaku kejahatan korupsi ini menerapkan prinsip yang dikenal sebagai beneficiary ownership.
Dalam praktiknya, modus ini memungkinkan sang pejabat terkesan bersih di atas kertas, seolah-olah tidak memiliki apa-apa, namun tetap memegang kendali penuh atas aset-aset mewah tersebut di dunia nyata. "Dia seolah-olah tidak memiliki apa-apa tapi rupanya digunakan nama-nama orang yang berkaitan dengan dia," jelas Mungki, menegaskan betapa rapinya siasat para koruptor ini.
Sebagai bukti nyata, KPK baru-baru ini menampilkan barang rampasan dari kasus pemerasan dan gratifikasi pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Kasus ini menyeret mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer (Noel) sebagai salah satu terpidana. Sebanyak 19 unit mobil dan 6 unit motor mewah, beserta sejumlah barang otomotif lain seperti velg Porsche, knalpot motor, hingga jaket dan helm, akan dilelang untuk umum pada Desember mendatang.
Mungki menjelaskan, KPK memiliki dua jalur utama untuk melacak dan membongkar aset-aset tersembunyi ini. Jalur pertama adalah melalui tindakan langsung di lapangan, seperti kegiatan penggeledahan yang dilakukan secara sinergis oleh tim penyidik, penyelidik, dan tim Labuksi.
Jalur kedua melibatkan operasi pelacakan aset yang lebih luas. Tim Labuksi KPK bekerja sama erat dengan berbagai lembaga lintas sektor, baik instansi pemerintah maupun korporasi swasta. "Dalam pelacakan aset bekerjasama dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk properti, dengan ATPM-ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek), PPATK, dan juga LHKPN," terang Mungki, menunjukkan kompleksitas dan kolaborasi yang diperlukan.
Meskipun mengakui bahwa membongkar kedok pemilik asli dari sebuah kendaraan mewah bukanlah perkara mudah dan "mekanismenya agak sedikit rumit," Mungki menegaskan komitmen KPK. Tim pelacakan aset akan terus menelusuri di lapangan, menghubungkan kepemilikan dengan bukti-bukti transaksi. "Itu semua akan menjadi puzzle, bahwa ternyata dari uang yang diterima (hasil korupsi), meskipun digunakan dengan nama-nama lain," pungkasnya, menandakan bahwa KPK tidak akan menyerah dalam membongkar setiap siasat para koruptor.
Tinggalkan komentar