Cerita.co.id, Jakarta – Rencana impor 105.000 unit kendaraan pikap 4×4 dari India untuk kebutuhan operasional Koperasi Merah Putih dan PT Agrinas Pangan Nusantara kini menjadi pusat perhatian. Kebijakan ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Perindustrian, yang mempertanyakan efisiensi ekonomi dan dampak terhadap industri otomotif nasional.
Volume impor yang fantastis ini, melibatkan merek Mahindra & Mahindra Ltd. serta Tata Motors, memicu kekhawatiran serius. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita secara tegas menyatakan bahwa penggunaan pikap 4×4 sebagai kendaraan operasional dinilai tidak efisien secara ekonomi. Biaya perawatan yang cenderung lebih tinggi dan ketersediaan suku cadang yang terbatas menjadi poin krusial, mengingat produsen tersebut belum memiliki fasilitas pabrik di Indonesia.
Agus Gumiwang menyoroti potensi kerugian besar bagi perekonomian domestik. Indonesia, menurutnya, memiliki kapasitas produksi pikap hingga 1 juta unit per tahun yang belum termanfaatkan secara optimal. "Apabila seluruh kebutuhan kendaraan pikap dipenuhi melalui impor, maka nilai tambah ekonomi dan penyerapan tenaga kerja akan dinikmati oleh industri di luar negeri," jelas Agus. Ia menambahkan bahwa pemanfaatan industri dalam negeri akan membawa manfaat ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan industri nasional.
Selain isu biaya perawatan dan suku cadang, Menteri Perindustrian juga menyoroti nilai jual kembali (resale value) pikap 4×4 yang cenderung lebih rendah dibandingkan varian 4×2. Kebijakan impor ini dianggap kontradiktif dengan strategi pemerintah untuk meningkatkan kemandirian industri nasional, memperkuat struktur manufaktur, serta menciptakan nilai tambah ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di dalam negeri.
Kementerian Perindustrian sendiri telah gencar mendorong pengembangan industri kendaraan niaga domestik melalui berbagai inisiatif, seperti peningkatan penggunaan komponen lokal, penguatan rantai pasok, serta investasi teknologi. Oleh karena itu, impor dalam skala besar ini dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas industri dan mengancam keberlangsungan lapangan kerja di sektor otomotif nasional.
Agus menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga keberlanjutan industri otomotif dan stabilitas tenaga kerja. "Kami terus mengajak pelaku industri otomotif agar menjaga keberlangsungan usaha sekaligus mempertahankan tenaga kerja, sehingga tidak terjadi pemutusan hubungan kerja di tengah tantangan industri yang ada," pungkasnya, memberikan peringatan keras terhadap dampak impor yang tidak terencana.
Tinggalkan komentar