Cerita.co.id melaporkan, krisis bahan bakar minyak (BBM) di Australia semakin memburuk, dengan 608 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di seluruh negeri dilaporkan kehabisan pasokan. Angka ini melonjak drastis, hampir 150 titik dalam kurun waktu 24 jam saja, mengindikasikan tekanan serius pada rantai pasokan energi Negeri Kanguru.
Menteri Energi Australia, Chris Bowen, mengonfirmasi situasi genting ini pada Kamis (26/3). Menurutnya, 608 SPBU tersebut kini tak memiliki stok solar dan bensin tanpa timbal, yang secara persentase mewakili sekitar 8 persen dari total 7.798 SPBU yang beroperasi di Australia. "Ada kekurangan nyata, terutama di daerah regional, yang perlu ditangani," tegas Bowen, seperti dikutip pada Jumat (27/3).
Bowen menjelaskan bahwa kondisi ini dipicu oleh lonjakan permintaan yang sangat drastis dari masyarakat. Ia menambahkan, para pemasok BBM, secara sah dan legal, memprioritaskan distribusi kepada pelanggan yang telah terikat kontrak pemesanan sebelumnya. Pemerintah setempat juga menekankan bahwa masalah ini bukan semata-mata kekurangan pasokan, melainkan juga perilaku pembelian panik (panic buying) yang memperparah keadaan.
Di balik lonjakan permintaan domestik, krisis ini juga tak lepas dari gejolak geopolitik global. Kenaikan harga minyak dunia secara signifikan terjadi setelah Iran dilaporkan memblokade Selat Hormuz, sebuah jalur maritim vital untuk distribusi minyak global. Insiden ini memicu kekhawatiran akan gangguan pasokan, yang pada gilirannya mendorong biaya energi melambung tinggi dan berpotensi mengganggu berbagai sektor industri serta memicu inflasi harga barang.
Dampak kelangkaan BBM terasa paling parah di New South Wales (NSW), di mana 314 SPBU terpaksa ditutup. Situasi serupa juga dialami oleh Australia Barat, meskipun dengan skala yang sedikit berbeda.
Menanggapi situasi yang kian mendesak, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese telah mengumumkan rencana untuk mengadakan rapat darurat. Pertemuan yang dijadwalkan pekan depan ini akan melibatkan para pemimpin negara bagian dan teritori, dengan tujuan utama memperkuat koordinasi nasional dalam menghadapi tekanan krisis energi. "Koordinasi itu penting agar kita memiliki konsistensi secara nasional," ujar Albanese di gedung parlemen pada Kamis (26/3).
Berbagai masukan telah diterima pemerintah untuk mengatasi krisis ini, termasuk opsi penjatahan BBM, pengurangan pajak bahan bakar, hingga penyediaan transportasi umum gratis, khususnya yang tidak bergantung pada BBM. Pemerintah terus mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian panik, guna menghindari eksaserbasi situasi yang sudah sulit.
Tinggalkan komentar