Cerita.co.id menyoroti polemik yang tengah memanas di Kalimantan Timur. Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, kembali menjadi pusat perhatian publik. Bukan karena prestasi gemilang, melainkan karena keputusan kontroversial pengadaan mobil dinas senilai fantastis Rp 8,5 miliar. Langkah ini sontak memicu gelombang protes dari masyarakat, terutama mengingat masih banyaknya infrastruktur jalan yang rusak parah di berbagai wilayah Kaltim yang membutuhkan perbaikan mendesak.
Gelombang kekecewaan warga Kaltim terekam jelas. Muhammad Yusuf (30), seorang pengemudi ojek online di Samarinda, menilai kebijakan ini janggal. "Katanya biar bisa masuk daerah terpencil, tapi itu mobil hybrid. Jalan rusak kayak gitu, mobil Rp 8,5 miliar kayaknya nggak mungkin kuat. Harusnya uang itu buat baikin jalannya saja," keluhnya, mempertanyakan prioritas anggaran.
Senada, Maha Sakti Esa Jaya (26), wiraswasta asal Balikpapan, menyoroti ketidaktepatan waktu pengadaan. "Saat ini kita sedang dalam fase efisiensi anggaran. Ada pemangkasan di berbagai sumber mata anggaran, jadi harus tepat guna. Pembelanjaan mobil dinas Rp 8,5 miliar menurut saya tidak tepat di momen krusial seperti ini," tegasnya, menyoroti kondisi ekonomi yang menuntut kehati-hatian.
Related Post
Kritik lebih tajam datang dari Yusril Rosyid, mahasiswa UINSI Samarinda. Ia mengaku terkejut dan menyebut kebijakan ini berlebihan, tidak masuk akal, serta berpotensi menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. Yusril bahkan mengutip Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 138 Tahun 2024 yang menekankan pencegahan pemborosan anggaran. Menurutnya, pengadaan mobil mewah ini justru bertolak belakang dengan semangat efisiensi tersebut. "Tujuannya mencegah pemborosan, tapi yang terjadi hari ini malah sebaliknya. Bahkan bisa berimbas ke program unggulan gubernur seperti Gratispol," ujarnya.
Menanggapi gelombang kritik, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa pengadaan mobil dinas tersebut telah melalui pertimbangan matang berdasarkan kebutuhan kedinasan dan efektivitas kerja kepala daerah dalam melayani masyarakat. Menurutnya, kendaraan senilai Rp 8,5 miliar itu bukan sekadar fasilitas mewah, melainkan sebuah kebutuhan esensial untuk mendukung efektivitas kerja kepala daerah dalam melayani masyarakat di wilayah dengan karakteristik geografis ekstrem.
Sri Wahyuni menambahkan, Gubernur berkomitmen untuk memantau langsung setiap permasalahan hingga ke pelosok. "Contohnya saat kunjungan ke Bongan, beliau ingin melihat sendiri kondisi jalan yang dikeluhkan warga. Untuk mencapai titik-titik krusial dengan medan seberat itu dibutuhkan kendaraan yang andal dan representatif," jelasnya, menekankan kapabilitas off-road yang diperlukan.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk sebuah SUV hybrid bermesin 3.000 cc yang diklaim mumpuni untuk medan off-road. Meskipun jenis mobil spesifik tidak disebutkan secara resmi, dengan spesifikasi dan harga yang fantastis tersebut, banyak pihak menduga kendaraan yang dipilih adalah Range Rover 3.0 Autobiography LWB. Berdasarkan data harga di situs resmi Land Rover Indonesia, model Range Rover 3.0 Autobiography LWB standar dibanderol sekitar Rp 7,43 miliar di Jakarta, mengadopsi mesin 2.996 cc PHEV.
Kontroversi ini menjadi cerminan perdebatan abadi antara kebutuhan fungsional pemerintah dan persepsi publik terhadap penggunaan anggaran. Di satu sisi, ada tuntutan akan efisiensi dan perbaikan infrastruktur dasar; di sisi lain, ada klaim akan kebutuhan operasional yang representatif. Bagaimana polemik ini akan berlanjut, masih menjadi pertanyaan besar bagi warga Kaltim.
Tinggalkan komentar