Cerita.co.id melaporkan, di tengah gema transisi energi global, Pemerintah Delhi, India, justru mengambil langkah berani dengan merilis draf awal Kebijakan Kendaraan Listrik (EV) 2026-2030. Kebijakan ini, yang kini memasuki masa uji publik 30 hari, menjanjikan serangkaian insentif masif untuk mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan, mulai dari sepeda motor listrik, mobil listrik, kendaraan komersial, hingga mobil hybrid. Sebuah strategi yang kontras dengan arah kebijakan di Indonesia.
Sektor roda dua listrik menjadi primadona dalam rancangan kebijakan Delhi. Konsumen motor listrik berhak atas subsidi signifikan, mencapai 30 ribu rupee atau setara hampir Rp 6 juta pada tahun pertama, disesuaikan dengan kapasitas baterai. Insentif ini memang akan mengalami penyesuaian penurunan di tahun kedua dan ketiga. Tak hanya itu, bonus sebesar 10 ribu rupee (sekitar Rp 2 jutaan) menanti bagi mereka yang bersedia menukar motor bensin lama (standar emisi BS4 atau lebih tua) dengan unit listrik baru. Kebijakan ini juga mengisyaratkan penghentian bertahap registrasi motor bensin.
Untuk segmen mobil listrik, pendekatan yang diambil sedikit berbeda. Meskipun tidak ada subsidi tunai langsung, Pemerintah Delhi menawarkan pembebasan penuh pajak jalan dan biaya registrasi bagi mobil listrik dengan banderol di bawah 30 lakh rupee, atau sekitar Rp 550 juta. Terobosan lain adalah insentif tambahan sebesar 1 lakh rupee (sekitar Rp 18 jutaan) yang disiapkan untuk 100 ribu pembeli pertama yang melakukan tukar tambah mobil lama mereka dengan EV. Strategi ini diharapkan mampu menjadikan harga on the road mobil listrik jauh lebih kompetitif dibandingkan kendaraan konvensional. Beberapa model seperti Tata Nexon EV, Hyundai Creta EV, dan Kia Carens Clavis EV diprediksi akan menjadi penerima manfaat langsung dari kebijakan ini.
Menariknya, teknologi hybrid pun tak luput dari perhatian. Kendaraan jenis ini akan menikmati potongan 50 persen untuk pajak jalan dan biaya registrasi, meskipun tidak disertai insentif scrappage seperti EV murni. Model-model seperti Toyota Innova HyCross dan Toyota Urban Cruiser HyRyder diperkirakan akan menjadi pemain kunci yang diuntungkan dari kebijakan ini.
Secara garis besar, draf kebijakan Delhi ini menegaskan komitmen kuat pemerintah setempat untuk mengakselerasi transisi menuju era kendaraan listrik, sembari tetap menempatkan teknologi hybrid sebagai jembatan penting dalam proses perpindahan ini. Namun, gambaran kontras terlihat jelas di Indonesia. Pemerintah justru memutuskan untuk mengakhiri program subsidi bagi mobil listrik dan hybrid pada akhir tahun 2025. Bahkan, untuk segmen motor listrik, bantuan serupa telah dihentikan sejak dua tahun silam.
Dua negara, dua pendekatan yang sangat berbeda dalam menyikapi masa depan mobilitas ramah lingkungan.
Tinggalkan komentar