Cerita.co.id – Ambisi pemerintah untuk mempercepat transisi energi melalui penggunaan kendaraan listrik di Indonesia kini menghadapi tantangan nyata di sektor pembiayaan. Meskipun teknologi kendaraan ramah lingkungan terus berkembang, akses masyarakat untuk memilikinya masih terganjal oleh biaya kredit yang relatif tinggi. Hal ini memicu desakan dari pelaku industri agar pemerintah segera mengambil langkah konkret dalam mengatur skema pembiayaan kendaraan listrik.
Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) menekankan bahwa kemudahan akses kredit menjadi kunci utama dalam menciptakan permintaan pasar. Saat ini, masyarakat masih cenderung memilih kendaraan konvensional berbahan bakar bensin karena skema cicilan yang jauh lebih ringan. Kondisi ini dinilai sebagai hambatan besar bagi percepatan adopsi kendaraan listrik di tanah air.
Wakil Ketua Umum Bidang Penelitian dan Pengembangan Periklindo, Prabowo Kartoleksono, mengungkapkan bahwa salah satu solusi paling efektif adalah dengan mengintervensi sektor perbankan. Ia mengusulkan agar pemerintah, melalui bank-bank milik negara atau Himbara, memberikan kebijakan khusus terkait suku bunga. Menurutnya, bunga kredit untuk kendaraan listrik seharusnya tidak boleh lebih tinggi dibandingkan kendaraan berbahan bakar bensin (ICE). Bahkan, idealnya bunga tersebut dibuat lebih rendah untuk memberikan insentif bagi konsumen.
Prabowo menjelaskan bahwa perbedaan nominal cicilan bulanan, meskipun terlihat kecil, memiliki dampak psikologis dan finansial yang sangat besar bagi masyarakat menengah ke bawah. Ia memberikan ilustrasi sederhana mengenai perbedaan beban pengeluaran bulanan. Jika cicilan motor listrik bisa ditekan hingga Rp500 ribu per bulan, sementara motor bensin berada di angka Rp750 ribu, maka selisih Rp250 ribu tersebut akan menjadi faktor penentu bagi calon pembeli yang memiliki keterbatasan anggaran.
"Bagi masyarakat dengan kemampuan finansial terbatas, selisih Rp250 ribu per bulan itu sangat berarti. Inilah yang harus menjadi pertimbangan besar bagi mereka," ujar Prabowo dalam sebuah diskusi di Jakarta.
Lebih lanjut, ia mengkritik kebijakan pemerintah yang selama ini dinilai kurang komprehensif. Menurutnya, dukungan pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada sisi hulu, seperti kewajiban pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) atau dorongan pada riset dan pengembangan (R&D). Jika pemerintah hanya mengejar sisi produksi tanpa memperhatikan sisi permintaan (demand creation), maka industri kendaraan listrik akan sulit berkembang secara berkelanjutan.
Selain masalah bunga kredit, Prabowo juga menyoroti tingginya premi asuransi untuk kendaraan listrik. Ia merasa ada ketidakadilan dalam penetapan premi asuransi, di mana kendaraan listrik seringkali dibanderol dengan premi yang lebih mahal dibandingkan kendaraan bensin. Padahal, secara teknis, risiko kebakaran pada kendaraan listrik dinilai tidak lebih tinggi dibandingkan kendaraan konvensional.
Ia berharap pemerintah dapat melakukan pendekatan secara holistik. Dengan adanya kemudahan pembiayaan dan asuransi yang lebih bersahabat, diharapkan minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik akan melonjak, yang pada akhirnya akan memperkuat rantai pasok industri otomotif nasional secara keseluruhan.
Tinggalkan komentar