Cerita.co.id – Dugaan penggelembungan anggaran pengadaan mobil pikap untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) kini menjadi sorotan tajam publik. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti adanya potensi mark-up yang signifikan, sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan keyakinannya pada proses audit yang akan berlangsung.
ICW menemukan indikasi selisih harga yang mencurigakan dalam pembelian pikap tersebut, mencapai Rp 61 juta hingga Rp 69 juta per unit. Jika proyek ini mencapai target pengadaan 80 ribu unit, ICW menaksir potensi kerugian negara atau "perburuan rente" bisa membengkak hingga angka fantastis, antara Rp 4,86 triliun hingga Rp 5,54 triliun. Organisasi anti-korupsi ini menegaskan bahwa pengadaan tersebut berpotensi melanggar prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan persaingan usaha yang sehat.
Menanggapi temuan tersebut, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum memiliki data detail yang menjadi dasar klaim ICW. Ia menekankan bahwa mekanisme pembayaran akan dilakukan setelah proses audit selesai dan dinyatakan lolos. "Kan nanti diaudit, begitu diaudit, lolos, baru dia nagih ke saya, saya bayar. Jadi saya secure, aman," ujarnya, seperti dikutip dari detikFinance.
Related Post
Di sisi lain, PT Agrinas Pangan Nusantara, pihak yang bertanggung jawab atas impor kendaraan, memberikan penjelasan. Direktur Utama Joao Angelo de Sousa Mota mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengimpor 105.000 unit kendaraan niaga senilai Rp 24,66 triliun dari India. Impor ini mencakup 35.000 unit Mahindra Scorpio Pickup, serta 35.000 unit Tata Yodha Pickup dan 35.000 unit Tata Ultra T.7 Light Truck.
Joao menjelaskan alasan di balik keputusan impor ini. Menurutnya, pembelian dalam jumlah besar atau "gelondongan" seharusnya mendapatkan harga yang lebih ekonomis dan efisien sesuai anggaran negara. Namun, ia menyayangkan bahwa produsen lokal yang selama ini mendominasi pasar Indonesia disebut enggan memberikan fleksibilitas harga tersebut. "Mereka (produsen lokal) cenderung merasa bahwa membeli bulk itu tidak ada bagi mereka, tetap dihitung per unit. Menurut saya itu tidak fair," tegas Joao.
Akibat ketidakmampuan mencapai kesepakatan harga yang menguntungkan dengan pabrikan domestik, PT Agrinas Pangan Nusantara terpaksa mencari alternatif ke luar negeri. India, melalui Tata Motors dan Mahindra, dinilai menawarkan harga yang lebih kompetitif dan masuk akal bagi kantong anggaran proyek Koperasi Merah Putih, menjadikan keputusan impor ini sebagai langkah terakhir yang terpaksa diambil.
Tinggalkan komentar