Cerita.co.id – Indonesia tengah mengintensifkan langkahnya dalam mengembangkan ekonomi biru, sebuah strategi yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga secara fundamental mengedepankan perlindungan ekosistem laut dan penguatan kapasitas masyarakat pesisir sebagai pemain sentral. Sinergi lintas sektor menjadi krusial untuk memastikan kebijakan ekonomi biru di tingkat nasional dapat terimplementasi secara nyata di lapangan.
Firdaus Agung, Direktur Konservasi Ekosistem Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menegaskan bahwa visi konservasi merupakan dasar pijakan strategis bagi pembangunan ekonomi biru di tanah air. Konservasi, menurutnya, adalah kewajiban kolektif yang diemban oleh pemerintah pusat, daerah, dan terutama masyarakat. Masyarakat pesisir tidak hanya sekadar pihak yang diikutsertakan, melainkan subjek utama yang harus menjadi pelaku sekaligus peraih keuntungan dari setiap upaya pelestarian. Pernyataan ini disampaikan pada Kamis (26/2/2026), menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif komunitas.
Dalam mewujudkan visi ini, KKP telah menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk Bappenas, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), kalangan akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga perwakilan komunitas pesisir dan kelompok disabilitas. Dari kolaborasi ini, sejumlah rekomendasi penting berhasil disusun. Di antaranya adalah menganjurkan penyelarasan antara tujuan ekonomi biru dengan penjagaan ekosistem, mengukuhkan manajemen pesisir yang merangkul semua pihak dan transparan, mengembangkan potensi masyarakat dalam usaha sosial mikro, serta memperbanyak jalur pembiayaan yang secara khusus mendukung pemberdayaan komunitas pesisir.
Related Post
Dina Kosasih, Direktur Yayasan Pesisir Lestari, menyoroti keberhasilan di Teluk Jor, NTB, sebagai contoh nyata bagaimana manajemen pesisir berbasis masyarakat mampu secara simultan melestarikan lingkungan dan memajukan taraf hidup. Model kerja sama pentahelix, yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil, dinilai sangat berhasil guna dan patut ditiru di berbagai wilayah pesisir Indonesia. Dina menekankan, penegasan fungsi masyarakat di tingkat tapak adalah esensi agar konsep ekonomi biru tidak hanya berhenti sebagai retorika semata, melainkan menjelma menjadi aksi nyata yang berkelanjutan.
Tinggalkan komentar