Pangan Olahan Mahal

Cerita.co.id mengabarkan, kebijakan pemerintah untuk meniadakan impor beras industri dan beras khusus dalam Neraca Komoditas (NK) tahun 2026 telah memicu kekhawatiran mendalam di kalangan pengamat ekonomi. Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) secara tegas memperingatkan bahwa langkah ini berpotensi besar menciptakan rintangan baru di sektor pangan nasional. Implikasinya tidak main-main: ancaman kenaikan harga produk pangan olahan berbasis beras di pasaran.

Menurut Hasran, Peneliti dan Analis Kebijakan Senior CIPS, salah satu poin krusial adalah keraguan terhadap akurasi data produksi beras domestik. Ia menekankan bahwa beras yang dibutuhkan oleh industri pengolahan memiliki spesifikasi dan karakteristik unik yang berbeda jauh dari beras konsumsi umum yang dihasilkan petani lokal. Menutup akses impor tanpa memastikan ketersediaan pasokan domestik yang tidak hanya cukup, tetapi juga memenuhi standar kualitas industri, hanya akan menambah beban ketidakpastian bagi para pelaku usaha di sektor tersebut.

Keterbatasan suplai beras industri dengan kualitas spesifik ini diprediksi akan mendorong kenaikan biaya produksi secara signifikan. Jika beban operasional ini terus membengkak, tidak dapat dihindari bahwa masyarakat sebagai konsumen akhir akan menanggung dampaknya. CIPS memproyeksikan, harga produk olahan berbasis beras, mulai dari makanan ringan hingga bahan pokok turunan lainnya, berisiko melambung tinggi pada tahun mendatang.

Lebih lanjut, riset yang dilakukan CIPS secara konsisten menunjukkan bahwa sistem Neraca Komoditas seringkali gagal menyajikan data yang rinci dan tersegmentasi dengan baik. Kesenjangan data ini memperparah risiko salah perhitungan dalam kebijakan pangan dan menciptakan volatilitas harga yang merugikan semua pihak.