Cerita.co.id melaporkan, Pemerintah kembali menyuarakan pentingnya pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara profesional dan transparan. Peringatan ini disampaikan dengan tujuan utama menjaga kepercayaan masyarakat, yang merupakan fondasi krusial bagi keberlanjutan dan pertumbuhan KDKMP sebagai tulang punggung ekonomi di tingkat lokal.
Wakil Menteri Koperasi, Farida Farichah, pada Selasa (17/2/2026), secara tegas menggarisbawahi bahwa tata kelola yang baik, sistem administrasi yang tertata rapi, laporan keuangan yang terbuka untuk umum, serta mekanisme pengawasan yang jelas dan akuntabel adalah elemen-elemen fundamental. Tanpa ini, kepercayaan anggota dan masyarakat luas akan sulit dipertahankan. "Tidak ada bisnis yang tiba-tiba besar. Semua bisnis besar berawal dari kecil. Bisa besar kalau ada kepercayaan anggota dan masyarakat. Kalau kepercayaan tinggi, pasti masyarakat berbelanja di situ," ujar Wamenkop, menyoroti peran vital kepercayaan.
Farida menambahkan, profesionalisme ini bukan sekadar tuntutan internal, melainkan juga prasyarat esensial bagi lembaga perbankan untuk menyalurkan pinjaman modal. Terlebih lagi, jika sumber modal utama berasal dari iuran anggota, transparansi dalam setiap transaksi keuangan menjadi sebuah keharusan yang tak bisa ditawar. "Tidak boleh lagi yang penting belanja, yang penting uang keluar. Semua harus dicek secara berkala, berapa belanja, berapa uang yang masuk," tegasnya, menekankan pentingnya akuntabilitas.
Kementerian Koperasi (Kemenkop) sendiri aktif mendukung upaya ini dengan menyelenggarakan berbagai program pelatihan bagi para pengurus dan pengawas KDKMP. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap koperasi memiliki kapasitas untuk beroperasi secara profesional dan efisien. Selain itu, Wamenkop juga mendorong KDKMP untuk lebih proaktif dalam menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi lokal yang melimpah di wilayahnya masing-masing, demi meningkatkan kesejahteraan warga.
"Kita ingin potensi desa dan kelurahan itu dikelola oleh warganya sendiri. Misalnya, ada yang desanya punya potensi perkebunan, tapi warganya hanya jadi buruh karena tidak tahu cara mengelola dan memasarkannya. Pemilik modal dari luar datang menguasainya. Kita tidak ingin hal seperti itu terjadi lagi. Ke depan, desa dan kelurahan tidak tergantung pada orang luar," pungkas Farida, menegaskan visi kemandirian ekonomi desa melalui pengelolaan koperasi yang kuat dan berdaya.
Tinggalkan komentar