Cerita.co.id, Jakarta – Data kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) kembali menjadi sorotan. Angka yang menunjukkan penurunan tipis, justru diragukan validitasnya oleh sejumlah pihak. Benarkah potret kemiskinan di Indonesia seburam yang digambarkan data BPS?
Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin per Maret 2025 mencapai 8,47% atau sekitar 23,8 juta jiwa. Angka ini memang menunjukkan penurunan tipis dibandingkan September 2024. Namun, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, berpendapat bahwa angka kemiskinan riil di lapangan jauh lebih tinggi dari yang tercatat oleh pemerintah.

Bhima menyoroti adanya kesenjangan mencolok antara data kemiskinan resmi pemerintah dan data lembaga internasional. Laporan Bank Dunia menunjukkan bahwa sekitar 68,2% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan internasional, atau setara dengan 194,4 juta jiwa. Perbedaan angka yang mencapai delapan kali lipat ini mengindikasikan adanya masalah dalam definisi dan pengukuran kemiskinan yang digunakan.

Related Post
Kritik utama yang dilontarkan adalah BPS dinilai masih menggunakan pendekatan pengukuran kemiskinan yang usang, berbasiskan pengeluaran dan item-item yang tidak relevan dengan realitas ekonomi saat ini. "Angka kemiskinan selama menggunakan metode garis kemiskinan yang lama tidak akan menjawab realita di lapangan. Jadi BPS kalau masih keluarkan angka kemiskinan tanpa revisi garis kemiskinan sama saja datanya kurang valid," tegas Bhima.
Masalah fundamental pada data kemiskinan ini berdampak serius pada pengambilan kebijakan pemerintah. Klaim keberhasilan program perlindungan sosial, pertanian, dan hilirisasi, menjadi sulit diukur secara akurat. Lebih lanjut, ketidakakuratan data BPS juga menyebabkan inefisiensi dalam penyaluran bantuan sosial, memaksa pemerintah mengeluarkan anggaran lebih besar untuk identifikasi penerima manfaat yang tepat. Bhima menekankan bahwa data BPS seharusnya menjadi acuan utama dalam program pengentasan kemiskinan, namun sayangnya, pemerintah terpaksa mencari data alternatif untuk memetakan kelompok miskin berdasarkan kriteria yang berbeda.






Tinggalkan komentar