Cerita.co.id – Ketergantungan Indonesia terhadap impor Bahan Bakar Minyak (BBM) kini menjadi sorotan utama, terutama di tengah gejolak pasokan energi global yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah. Para ekonom dan pengamat menilai, penguatan insentif untuk kendaraan listrik (EV) adalah langkah strategis yang mendesak untuk mengurangi risiko ekonomi dan memastikan ketahanan energi nasional.
Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pasaribu, dalam keterangannya kepada Cerita.co.id pada Minggu (29/3/2026), menegaskan bahwa situasi saat ini menuntut pemerintah untuk segera mengambil tindakan proaktif. "Mengurangi ketergantungan pada BBM menjadi semakin mendesak dalam kondisi geopolitik yang tidak menentu ini," ujarnya. Ia menyoroti kembali krusialnya peran Selat Hormuz sebagai jalur vital bagi pasar energi dunia, yang pada tahun 2024 saja mengalirkan sekitar 20 juta barel minyak per hari, mencakup sekitar 20% dari total konsumsi minyak global.
Dampak dari gangguan di Timur Tengah ini sudah terasa. Tercatat, pada Maret 2026, pasokan minyak global mengalami penurunan signifikan sekitar 8 juta barel per hari. Akibatnya, harga minyak Brent masih bertengger di kisaran 108 dolar AS per barel per 27 Maret 2026, menunjukkan tekanan yang terus-menerus pada pasar energi internasional.
Related Post
Joshua Pasaribu juga merujuk pada keberhasilan kebijakan pemerintah di tahun 2025, di mana insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah diberikan untuk mobil listrik roda empat tertentu dengan kandungan lokal minimal 40% hingga Desember 2025. Kebijakan ini, menurutnya, terbukti efektif tidak hanya dalam mendorong pembentukan pasar kendaraan listrik tetapi juga mempercepat pengembangan ekosistem industri yang berkelanjutan di Indonesia. Langkah serupa, atau bahkan yang lebih agresif, diharapkan dapat kembali diterapkan untuk mempercepat transisi energi.
Tinggalkan komentar