Cerita.co.id melaporkan, posisi utang pemerintah Indonesia ternyata jauh melampaui angka resmi yang selama ini disampaikan kepada publik. Ekonom dari Bright Institute, Awalil Rizky, mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam definisi utang yang digunakan, memicu selisih hingga ribuan triliun rupiah. Jika data resmi per 31 Desember 2025 tercatat Rp9.638 triliun, angka sebenarnya menurut cakupan yang lebih luas mencapai Rp11.527 triliun.
Menurut Awalil, data utang bulanan atau triwulanan yang biasa dipublikasikan hanya mencakup definisi sempit, yakni sebatas Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan valuta asing, serta pinjaman dalam maupun luar negeri. Ia juga menyoroti perubahan pola publikasi sejak 2025, yang kini hanya disampaikan setiap tiga bulan setelah data Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS) tersedia.
Namun, Kementerian Keuangan sendiri memiliki dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahunan yang menyajikan definisi utang secara lebih komprehensif, dikenal sebagai "Kewajiban" dalam bagian Neraca. Kewajiban ini diartikan sebagai utang yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya akan mengakibatkan pengeluaran sumber daya ekonomi pemerintah. Sumbernya beragam, mulai dari pinjaman masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, hingga lembaga internasional, bahkan perikatan dengan pegawai.
Related Post
Awalil menegaskan bahwa "Kewajiban" dalam Neraca LKPP adalah representasi utang pemerintah yang lebih riil, mencakup kewajiban jangka pendek seperti utang transfer, utang kepada pihak ketiga, dan utang bunga, serta kewajiban jangka panjang seperti pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, dan utang SBN. Berdasarkan definisi yang diperluas ini, total kewajiban pemerintah per 31 Desember 2025 mencapai angka fantastis Rp11.527 triliun. Angka ini terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp1.824 triliun dan kewajiban jangka panjang Rp9.703 triliun. Perbandingan ini menunjukkan selisih signifikan hampir Rp2.000 triliun dari angka resmi Rp9.638 triliun yang diumumkan untuk periode yang sama.
Selisih laporan yang substansial ini, menurut Awalil, bukanlah fenomena baru, menggarisbawahi pentingnya pemahaman yang lebih mendalam tentang cakupan utang pemerintah.
Tinggalkan komentar