Buruh Jakarta Tolak UMP Baru

Buruh Jakarta Tolak UMP Baru

Cerita.co.id – Gelombang penolakan terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta untuk tahun 2027 mulai memanas. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh secara tegas menyatakan sikap tidak setuju terhadap angka Rp6.136.000 yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Bagi kelompok pekerja, angka tersebut dinilai jauh dari kata layak untuk menyambung hidup di ibu kota.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pengupahan tersebut. Ia mendesak Gubernur DKI Jakarta untuk segera melakukan revisi terhadap keputusan tersebut. Pihak buruh menuntut agar nilai upah minimum dinaikkan menjadi Rp6.210.000, sesuai dengan angka yang sebelumnya telah diusulkan oleh unsur buruh dalam rapat Dewan Pengupahan.

Buruh Jakarta Tolak UMP Baru
Gambar Istimewa : img.okezone.com

Menurut Said Iqbal, kenaikan yang hanya berkisar di angka Rp407.000 dari tahun sebelumnya tidaklah cukup untuk mengimbangi laju inflasi dan tingginya biaya hidup di Jakarta. Ia menekankan bahwa penentuan upah minimum seharusnya tidak hanya menjadi ajang kompromi politik atau sekadar angka matematis di atas kertas, melainkan harus berlandaskan pada realitas kebutuhan hidup pekerja.

COLLABMEDIANET

"Upah adalah salah satu instrumen vital untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Jika upah tidak naik secara signifikan, maka roda ekonomi akan melambat karena konsumsi masyarakat menurun," ujar Said Iqbal dalam keterangan resminya.

Lebih lanjut, Iqbal menjelaskan bahwa penguatan daya beli masyarakat memerlukan sinergi dari berbagai kebijakan pemerintah. Tidak hanya soal kenaikan upah nominal, tetapi juga harus dibarengi dengan jaminan sosial yang kuat serta pengendalian harga barang kebutuhan pokok agar tidak terus melonjak. Menurutnya, perjuangan buruh dalam menuntut kenaikan upah ini memiliki kaitan erat dengan upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui konsumsi rumah tangga.

Dalam pernyataannya, Iqbal juga menyinggung fenomena sosial di mana sebagian masyarakat mengeluhkan penurunan daya beli, namun justru memberikan sentimen negatif terhadap aksi demonstrasi buruh. Ia memberikan perbandingan yang menohok mengenai dampak dari kedua hal tersebut.

"Mana yang lebih penting? Mengganggu lalu lintas selama beberapa jam dalam satu hari aksi, atau membiarkan daya beli masyarakat merosot dan kemiskinan meningkat sepanjang tahun?" tegasnya dengan nada retoris.

Ia menilai bahwa besaran UMP yang ditetapkan saat ini masih jauh di bawah standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang seharusnya diterima oleh warga Jakarta. Oleh karena itu, ia meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menempatkan kesejahteraan pekerja sebagai prioritas utama. Pemulihan daya beli masyarakat harus menjadi pertimbangan paling mendasar dalam setiap kebijakan pengupahan agar kesenjangan sosial tidak semakin lebar. Melalui tuntutan ini, buruh berharap pemerintah dapat melihat urgensi pemenuhan hak dasar pekerja demi keberlangsungan ekonomi yang lebih sehat.

Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Laporkan! Terima Kasih

Tags:

Ikutikami :

Tinggalkan komentar