Cerita.co.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, pada Kamis, 17 September 2026, memastikan telah menyampaikan laporan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto terkait isu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat melanda kota Makassar, Sulawesi Selatan. Laporan ini disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, menandai perhatian serius pemerintah terhadap stabilitas pasokan energi di daerah.
Bahlil mengumumkan bahwa kondisi pasokan BBM di Makassar kini telah kembali normal dan antrean panjang yang sempat terjadi berhasil terurai. Ia juga menegaskan bahwa stok BBM secara nasional tetap berada pada level aman, memenuhi standar minimum kebutuhan negara untuk jangka waktu 18 hingga 20 hari ke depan. "Alhamdulillah, yang terjadi kemarin di Makassar sudah bisa terurai dan selesai. Saya sudah laporkan kepada Bapak Presiden," ujar Bahlil kepada awak media.
Menteri ESDM tersebut menjelaskan bahwa salah satu faktor penyebab antrean BBM di Makassar adalah adanya pergeseran pola konsumsi. Banyak masyarakat yang sebelumnya menggunakan BBM nonsubsidi, seperti jenis RON 92 dan RON 95, beralih ke BBM bersubsidi. Pergeseran ini secara signifikan meningkatkan permintaan terhadap BBM bersubsidi, menciptakan tekanan pada distribusi dan ketersediaan di lapangan.
Selain itu, Bahlil juga mengungkapkan temuan mengejutkan dari pihak kepolisian. Ditemukan adanya praktik modifikasi kendaraan dengan tangki berkapasitas sangat besar, mencapai 700 liter bahkan hingga 1 ton, yang sengaja digunakan untuk mengisi BBM bersubsidi. Ironisnya, praktik ini kerap dilakukan oleh kendaraan mewah seperti Pajero. "Ada saudara-saudara kita yang memang, berdasarkan temuan polisi, sengaja membuat tangkinya besar… Itu yang membuat salah satu di antara yang membuat antrean," jelasnya.
Modus operandi ini, menurut Bahlil, menjadi salah satu penyebab utama antrean panjang dan kelangkaan sesaat di Makassar, karena BBM bersubsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat umum disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dalam skala besar. Pemerintah, melalui laporan ini, diharapkan dapat mengambil langkah tegas untuk menindak praktik ilegal yang merugikan negara dan masyarakat.
Tinggalkan komentar