Cerita.co.id, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan sindiran pedas kepada PT Pertamina (Persero) terkait lambatnya realisasi proyek kilang minyak di Tanah Air. Padahal, proyek-proyek strategis ini telah dicanangkan sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Purbaya menyoroti tujuh proyek kilang yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Proyek-proyek tersebut meliputi RDMP RU IV Cilacap, RDMP RU VI Balongan, RDMP RU III Plaju, RDMP RU V Balikpapan, RDMP RU II Dumai, GRR Tuban, dan GRR Bontang. Dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI (30/9/2025), Purbaya menyatakan bahwa Pertamina terkesan "malas-malasan" dalam merealisasikan proyek-proyek tersebut.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR), Fabby Tumiwa, memberikan pandangan berbeda. Menurutnya, pembangunan kilang bukanlah solusi tunggal untuk menekan impor Bahan Bakar Minyak (BBM). Ia berpendapat bahwa pembukaan kilang baru justru berpotensi meningkatkan impor minyak mentah, meskipun impor produk BBM dapat berkurang.
Fabby menjelaskan bahwa kapasitas produksi minyak dalam negeri masih jauh di bawah kapasitas produksi kilang. Saat ini, kapasitas produksi kilang di Indonesia mencapai 1,1 juta barel per hari, sementara kapasitas produksi minyak mentah hanya sekitar 578 ribu barel per hari. Ia menambahkan bahwa pembangunan kilang bukan hanya soal teknis, tetapi juga soal keekonomian jangka panjang. Kilang minyak membutuhkan investasi besar dan beroperasi selama puluhan tahun, sehingga perlu perhitungan matang untuk memastikan keuntungannya di masa depan.
Jika produksi minyak mentah domestik tetap stagnan di kisaran 500-600 ribu barel per hari, sementara kapasitas kilang terus bertambah hingga 1,2-1,3 juta barel per hari, maka impor minyak mentah tetap diperlukan. Meskipun impor minyak mentah lebih murah dibandingkan impor BBM, Indonesia tetap akan menjadi negara importir.
Tinggalkan komentar