Cerita.co.id, Jakarta – Rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali memunculkan dinamika baru. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengajukan revisi signifikan terhadap rencana induk pembangunan, termasuk perubahan status Bandara IKN dan perluasan rumah dinas pejabat.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengungkapkan bahwa Basuki telah menyampaikan permintaan perubahan status Bandara IKN dari bandara VVIP menjadi bandara umum. Usulan ini muncul dalam pertemuan antara Basuki dan sejumlah pimpinan DPR RI, serta melalui surat resmi yang dikirimkan ke pimpinan dewan.
"Salah satu hal yang dibahas DPR adalah permintaan dari ketua otorita IKN Pak Basuki untuk bisa merubah status bandara IKN yang tadinya hanya akan dipergunakan oleh VIP menjadi bandara umum," ujar Puan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
Perubahan status bandara ini tentu akan membawa implikasi terhadap perencanaan dan anggaran pembangunan IKN. Bandara umum membutuhkan fasilitas dan infrastruktur yang lebih lengkap dibandingkan bandara VVIP, termasuk terminal penumpang, landasan pacu yang lebih panjang, dan sistem navigasi yang lebih canggih.
Selain perubahan status bandara, Basuki juga mengusulkan perluasan rumah dinas pejabat di IKN. Alasan di balik usulan ini belum diungkapkan secara detail, namun kemungkinan terkait dengan kebutuhan ruang yang lebih besar untuk menampung keluarga pejabat dan staf pendukung.
DPR RI berencana untuk menindaklanjuti usulan-usulan tersebut dengan melakukan peninjauan langsung ke IKN. Peninjauan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi lapangan dan potensi dampak dari perubahan rencana induk pembangunan.
"Rencananya pada waktu yang nanti akan ditentukan, waktu yang terdekat, pimpinan DPR bersama anggota DPR yang terkait dengan IKN akan melakukan peninjauan untuk memutuskan apakah kemudian bandara tersebut layak untuk diganti statusnya dari hanya digunakan oleh VIP menjadi bandara umum," kata Puan.
Tinggalkan komentar