Cerita.co.id melaporkan, Prof. Didik J. Rachbini, Ekonom Indef sekaligus Rektor Universitas Paramadina, menyoroti refleksi kemerdekaan di bidang ekonomi. Menurutnya, tujuan fundamental berdirinya bangsa ini, sebagaimana termaktub dalam konstitusi, adalah mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan mulia ini selaras dengan tema Hari Kemerdekaan RI ke-81: "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur", yang mengusung filosofi kolektivitas, sinergi, dan pertumbuhan.
Indonesia memang telah mencatat kemajuan signifikan dalam mencapai kesejahteraan umum, namun keadilan dan kesetaraan dengan negara lain masih menjadi pekerjaan rumah besar. Setelah terpuruk pada tahun 1998 dengan pendapatan per kapita hanya sekitar 455 dolar, transisi kepemimpinan di bawah B.J. Habibie secara bertahap berhasil menstabilkan ekonomi dan politik. Nilai tukar rupiah yang sempat anjlok hingga Rp16.400 per dolar berhasil dikembalikan ke level Rp6.500. Reformasi penting seperti Undang-Undang Bank Indonesia yang independen, Undang-Undang Anti Monopoli, pembukaan demokrasi, kebebasan pers, dan pembebasan tahanan politik menjadi fondasi kuat. Kontribusi kepemimpinan Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri kemudian mengantar Indonesia menjadi kekuatan ekonomi G-20 dengan pendapatan per kapita mencapai 5.000 dolar.
Meski demikian, kemajuan ini belum mampu menyamai laju negara-negara yang berkembang bersama Indonesia dalam empat hingga lima dekade terakhir. Sebagai perbandingan, pada era 1960-an, pendapatan Indonesia dan Korea Selatan tidak jauh berbeda. Namun, setelah 50 tahun, pendapatan per kapita Korea Selatan melonjak menjadi 36.000 dolar, tujuh kali lipat dari Indonesia yang masih di angka 5.000 dolar. Lebih mengkhawatirkan lagi, lima tahun terakhir ini justru terjadi penurunan jumlah kelas menengah, yang seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian. Studi dari LPEM FEB UI mengungkapkan bahwa sebanyak 8,5 juta orang telah ‘turun kelas’ dan mengalami kemiskinan.
Related Post
Prof. Didik juga mengkritisi bahwa masa kepemimpinan saat ini lebih banyak diwarnai ‘akrobat politik’ ketimbang pembangunan strategi dan kebijakan ekonomi yang kokoh. Data LPEM UI menunjukkan bahwa pada tahun 2018, jumlah kelas menengah mencapai sekitar 60 juta orang (23% populasi), namun angka tersebut menyusut drastis menjadi sekitar 52 juta orang (18,8% populasi) pada tahun 2023. Penurunan ini menjadi indikator jelas bahwa kesejahteraan golongan menengah dan bawah masih menjadi tantangan besar yang mendesak untuk segera diatasi di negeri ini.
Tinggalkan komentar