Cerita.co.id, Jakarta – Gairah pasar kendaraan listrik di Indonesia terancam meredup. Kebijakan insentif yang tak kunjung jelas membuat konsumen menunda niat pembelian, memicu kekhawatiran di kalangan pelaku industri otomotif nasional yang berharap sektor ini bisa kembali bergeliat.
Penundaan pengumuman insentif untuk tahun ini, yang seharusnya menjadi pendorong utama adopsi kendaraan ramah lingkungan, kini justru menjadi penghambat. Kondisi ini memaksa Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendesak pemerintah agar segera memberikan kepastian demi menjaga momentum pertumbuhan sektor otomotif.
Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri, menegaskan pentingnya langkah cepat dari para pengambil kebijakan. "Kami mohon agar segera ada kepastian terkait insentif tersebut dari kementerian/lembaga lain," ujarnya, seperti dikutip dari Antara, seraya menambahkan bahwa Kemenperin terus berkolaborasi dengan asosiasi industri untuk memperkuat pemasaran produk manufaktur nasional.
Lebih jauh, ketidakjelasan insentif ini dikhawatirkan merusak kepercayaan pasar dan berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Direktur Program Transformasi Sistem Energi Institute for Essential Services Reform (IESR), Deon Arinaldo, menyoroti dampak seriusnya.
"Tren ini sudah terlihat dari keputusan investasi. Di bulan Juni, ada indikasi dua pabrikan otomotif yang beralih ke bisnis kendaraan listrik namun memilih merelokasi fasilitasnya ke Vietnam, yang dinilai lebih kondusif untuk bisnis EV," jelas Deon, menggarisbawahi daya tarik negara tetangga yang menawarkan dukungan lebih pasti.
Insentif pembelian sepeda motor listrik, yang semula dijanjikan berlaku mulai Juli, kini telah ditunda dua kali. Penundaan pertama diumumkan oleh Purbaya, dan penundaan kedua dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, pada 23 Juni lalu, dengan alasan skema insentif masih dalam tahap kajian mendalam.
Padahal, menurut perhitungan IESR, adopsi satu unit motor listrik membawa manfaat signifikan. Selama masa pakai 10 tahun, satu motor listrik dapat menghemat subsidi BBM hingga Rp18 juta, dengan asumsi harga keekonomian BBM Rp15.000 per liter pada Mei 2026.
Jika manfaat eksternal seperti pengurangan polusi udara, nilai karbon, dan penghematan devisa turut diperhitungkan, nilai penghematan melonjak drastis menjadi Rp37 juta per motor listrik. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah sebenarnya memiliki ruang fiskal yang cukup memadai untuk memberikan insentif yang menarik bagi calon pengguna kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB). Kepastian insentif kini menjadi kunci untuk mengembalikan optimisme pasar dan mendorong transisi energi di sektor transportasi.
Tinggalkan komentar